MK Nyatakan TSM Pilkada Mahakam Ulu, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

  - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Namun, MK memerintahkan pemungutan suara ulang itu tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah.   Dengan demikian, MK mendiskualifikasi pasangan Cabup-Cawabup Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah pada Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024.    “Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).   MK memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara pada 27 November 2024.   Namun, PSU di Kabupaten Mahakam Ulu hanya dapat diikuti oleh pasangan calon Yohanes Avun-Y. Juan Jenau, Novita Bulan-Artya Fathra Marthin. MK memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik mengganti pasangan Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah dari Pilbup Mahakam Ulu.   "Pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 3,” tegas Suhartoyo.   Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. MK menyebut, adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.    Pasalnya, Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani oleh ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait. Bahkan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Mahkamah Ulu yang telah menandatangani kontrak politik.   “Pihak Terkait tidak menyangkal dan menyatakan memang ada kontrak politik antara pihaknya dengan ketua-ketua RT yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketua RT atau warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI/Polri, PNS, atau Pejabat lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan,” ucap Saldi.   Saldi melanjutkan, janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Namun demikian, kontrak politik sebagaimana yang dibuat oleh Pihak Terkait bersama para ketua RT bukanlah janji politik biasa, melainkan perekrutan tim pemenangan secara sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih.    Terlebih, disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu.   “Kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat, in casu ketua-ketua RT,” pungkas Saldi.

Tag:  #nyatakan #pilkada #mahakam #perintahkan #pemungutan #suara #ulang