



Program MBG Ditolak di Papua, Pemerintah Janji Atasi Ketertinggalan di Papua, Termasuk Pendidikan
Demo yang dilakukan pelajar Papua ini mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pelajar Papua ini juga menuntut pemerintah bisa lebih memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan dengan program MBG.
Ketika menanggapi demo pelajar Papua ini, Prasetyo Hadi meminta semua sabar menunggu.
Kata dia, kini Presiden Prabowo bersama-sama dengan kepala daerah akan merumuskan bersama cara mengatasi ketertinggalan yang terjadi di Papua.
Termasuk mengatasi ketertinggalan di bidang pendidikan yang terjadi di Papua.
“Mohon ditunggu, pemerintah sedang merumuskan bersama-sama Bapak Presiden, nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru kita mau merumuskan."
"Supaya kita akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua mengejar ketertinggalannya dari ketertinggalan berbagai hal,” kata Prasetyo Hadi dilansir Kompas TV, Selasa (18/2/2025).
Saat ditanya soal respons adanya penolakan MBG di Papua, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah harus menangani Papua dengan hati.
Selain itu, penanganan harus juga dengan kasih sayang karena Papua memerlukan penanganan khusus dan tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
“Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani, khusus saudara-saudara kita di Papua. Kalau kami di pemerintahan menyebutnya 'menangani Papua dengan hati'. Harus dengan rasa sayang, karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain,” terang Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menekankan penanganan secara khusus terhadap warga Papua bukan berarti membeda-bedakan.
“Jangan dipelintir, jangan bilang nanti kita membeda-bedakan, tapi memang ada kekhususan yang harus kita berikan perhatian penuh,” katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkap masalah pendidikan juga menjadi fokus pemerintah untuk Papua.
Prasetyo memastikan Papua nantinya tak hanya menerima program MBG, tetapi juga fasilitas pendidikan.
Pelajar di Papua Demo Tuntut Pendidikan Gratis dan Peningkatan Fasilitas Sekolah
Sejumlah pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK di berbagai wilayah Papua menggelar demonstrasi serentak pada Senin (17/2/2025).
Mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program MBG.
Aksi ini berlangsung di sejumlah kota/kabupaten seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika.
Para demonstran menilai bahwa anggaran besar untuk MBG lebih baik dialokasikan untuk pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas sekolah.
"Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan," ujar Koordinator Aksi, Ainus Yalak, dalam orasinya di Kota Jayapura pada Senin (17/2/2025).
Selain itu, para pelajar juga mendesak agar dana MBG dialihkan untuk mengatasi tingginya angka buta huruf di Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencapai 12,84 persen.
Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 6 Januari 2025 bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar di seluruh Indonesia.
Namun, para pelajar di Papua menilai program ini belum menjadi prioritas utama di wilayah mereka yang masih menghadapi minimnya akses pendidikan, fasilitas sekolah yang buruk, serta kesejahteraan guru yang rendah.
Para demonstran juga menyoroti kasus keracunan akibat MBG di beberapa daerah, seperti Sukoharjo dan Nganjuk, yang menurut mereka membuktikan bahwa program ini belum siap diterapkan secara luas.
Selain menolak MBG, para demonstran juga mengecam keterlibatan aparat keamanan dalam distribusi makanan di wilayah pedalaman Papua.
"Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami," tegas salah satu orator dalam aksi di Kota Jayapura.
Para pelajar berharap pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi)
Tag: #program #ditolak #papua #pemerintah #janji #atasi #ketertinggalan #papua #termasuk #pendidikan