Komisi I DPR F-PAN Soroti Pentingnya Kolaborasi dan Tindakan Cepat Lindungi PMI dari TPPO

- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Kasus ini terutama terjadi di negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja, di mana banyak PMI dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dan bahkan disiksa pihak yang menipu mereka.

Okta menekankan, TPPO terhadap PMI bukanlah masalah baru, melainkan fenomena yang sudah berlangsung cukup lama.

Ia menyebut, pemerintah harus cepat tanggap mencari solusi konkret agar tidak terkesan lambat dalam menangani kasus TPPO yang semakin meresahkan ini.

“Masalah TPPO terhadap PMI bukanlah hal yang baru. Sudah bertahun-tahun fenomena ini terjadi, dan pemerintah harus segera mencari solusi yang lebih efektif dan terukur. Jangan sampai kita terkesan lambat dalam menangani masalah ini, karena keselamatan dan hak asasi PMI adalah hal yang sangat penting,” ujar Okta dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

Okta mengatakan, semua pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bekerja sama dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya TPPO dan melindungi PMI.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran negara-negara ASEAN dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan untuk mengatasi perdagangan manusia, yang merupakan kejahatan lintas negara.

“Isu TPPO ini harus menjadi perhatian serius di tingkat ASEAN. Kerja sama antara negara anggota ASEAN sangat dibutuhkan untuk mengatasi perdagangan manusia. Saya berharap ASEAN bukan hanya sekadar membuat deklarasi, namun bisa secara riil mencari langkah terbaik dalam menangani kasus ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Okta juga mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak sesuai prosedur.

Ia menekankan pentingnya verifikasi terhadap agen atau perusahaan yang menawarkan pekerjaan, serta memastikan bahwa proses migrasi dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan melanggar prosedur. PMI harus selalu memastikan bahwa mereka bekerja melalui saluran yang legal dan sah. Ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri mereka agar terhindar dari penipuan atau penyiksaan,” tegas Okta.

Okta juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk agen atau perusahaan yang memanipulasi dan menipu PMI.

Ia menekankan, tindakan tegas terhadap pelaku TPPO sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa di masa depan.

“Saya mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh berbagai stakeholder, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, maupun masyarakat, yang bekerja keras untuk mencegah fenomena ini terjadi dan melindungi PMI. Namun, kita semua harus terus bersinergi dan bekerja lebih keras agar tidak ada lagi PMI yang menjadi korban TPPO,” tutup Okta.

Tag:  #komisi #soroti #pentingnya #kolaborasi #tindakan #cepat #lindungi #dari #tppo