Anggaran MBG Terserap Rp 88,15 Triliun hingga Mei 2026
– Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 88,15 triliun hingga akhir Mei 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring dengan meluasnya cakupan penerima manfaat program prioritas pemerintah di berbagai daerah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran yang telah disalurkan tersebut menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
"Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Realisasi tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan posisi pada April 2026 yang tercatat sebesar Rp 75 triliun.
Baca juga: Dikejar Target MBG, Kementerian PU Selesaikan 222 SPPG di 30 Provinsi
Dari total penerima manfaat MBG, sebanyak 48,9 juta orang merupakan siswa. Sementara sekitar 14,3 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga terus memperluas infrastruktur pendukung pelaksanaan program. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 29.679 SPPG telah beroperasi untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat, bergantung pada kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Bagian dari percepatan belanja negara
Purbaya menjelaskan, peningkatan realisasi anggaran MBG merupakan bagian dari strategi percepatan belanja pemerintah guna memperkuat aktivitas ekonomi dan mempercepat manfaat program prioritas bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga: Purbaya Buka Suara soal Kekhawatiran Fiskal RI: S&P Tak Persoalkan MBG
Menurut dia, percepatan belanja dilakukan agar dampak program-program pemerintah dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun," kata Purbaya.
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan pemerintah berupaya memastikan setiap program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk MBG, berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga merajut harapan untuk masa depan generasi penerus bangsa. Di dapur ini, ibu-ibu rumah tangga seperti Martini bisa meng-upgrade diri.
Anggaran MBG disesuaikan demi efisiensi
Adapun anggaran MBG pada 2026 semula dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp 268 triliun.
Purbaya mengatakan, penyesuaian anggaran itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca juga: Ini Yang Berubah dari MBG Pasca Dadan Hindayana Dicopot
Ia menilai program MBG dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal pemerintah.
Meski demikian, Purbaya menyebut keputusan terkait kemungkinan penyesuaian anggaran lebih lanjut perlu dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola program.
Menurut dia, dirinya juga belum bertemu langsung dengan Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, untuk membahas perkembangan anggaran MBG.
"Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya," ujar Purbaya saat ditemui di kompleks DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Purbaya menegaskan fleksibilitas tersebut penting agar program tetap berjalan efektif sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
"Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan pengurangan anggaran dilakukan melalui berbagai langkah penghematan sesuai arahan Presiden.
"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Relawan mengisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam ompreng di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). SPPG Polri Polresta Kendari menjadi SPPG ke-13 di bawah naungan Polri yang telah resmi beroperasi di Sulawesi Tenggara dari total 16 yang ada.
Baca juga: Dorongan Reformasi Total Tata Kelola Program MBG
Bantah MBG jadi perhatian lembaga pemeringkat
Purbaya juga membantah anggapan bahwa program MBG menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Menurut dia, dalam pertemuan terakhir dengan S&P Global Ratings, lembaga tersebut tidak menyoroti dampak program MBG terhadap fiskal negara. Perhatian mereka justru tertuju pada sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja," kata Purbaya.
Selain melakukan efisiensi anggaran, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan BGN, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Baca juga: Purbaya Ungkap Nasib Anggaran MBG, Bakal Kembali Dipangkas? dan di Kontan.co.id dengan judul Realisasi Belanja Anggaran MBG Capai Rp 88,15 Triliun hingga Mei 2026