Politikus PDI-P Bela Kebijakan Efisiensi Anggaran: Salahnya di Mana?

- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, membela kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga (K/L).

Politikus dari PDI-P ini menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kementerian dan lembaga itu sendiri.

"Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?" ujar Said, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Said menambahkan bahwa rakyat akan diuntungkan jika program makan bergizi gratis (MBG) ditingkatkan, rehabilitasi sarana prasarana masyarakat diperbaiki, dan swasembada pangan dipercepat.

"Presiden ingin kita mandiri di bidang pangan dan energi. Makanya, program makan bergizi gratis (MBG) ditingkatkan, kemudian 22.000 sekolah diperbaiki. Itu yang menjadi fokus utama," ujar dia.

Dia juga meminta masyarakat untuk lebih bersyukur, karena efisiensi ini membuka kesempatan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor yang lebih produktif dan bermanfaat.

"Kita harus bersyukur. Bukankah sejak dulu kita menginginkan belanja modal lebih besar daripada belanja barang? Ini saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat," tutur dia.

Meski demikian, Said tetap meminta pemerintah untuk tidak menambah staf khusus (stafsus) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapan saya, ketika efisiensi dilakukan, mohon dengan segala kerendahan hati agar pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus yang ada, supaya di publik juga elok," kata Said.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Selasa.

Berdasarkan keterangan foto unggahan akun instagram milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin disebutkan bahwa Sjafrie melantik Deddy dan lima orang lainnya menjadi staf khusus di gedung Kemhan hari ini.

"Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta," kata Sjafrie, dalam akun Instagramnya, Selasa.

Sjafrie melanjutkan, pengangkatan keenam staf khusus tersebut merupakan bukti bahwa Kemhan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan.

"Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," tutup Sjafrie.

Beberapa orang lain yang diangkat sebagai staf khusus di antaranya Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen TNI (purn) Sudrajat, Indra Bagus Irawan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.

Adapun kebijakan efisiensi diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Tag:  #politikus #bela #kebijakan #efisiensi #anggaran #salahnya #mana