Soal Masa Depan IKN: Pejabat Kabinet Beda ''Statement'', Jokowi Berubah Sikap

- Masa depan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lagi-lagi menuai pertanyaan setelah munculnya beragam pernyataan dari pejabat Kabinet Merah Putih mengenai kelanjutan megaproyek ini.

Pernyataan yang dikeluarkan pejabat kabinet tampak saling bertolak belakang sehingga memunculkan kebingungan bagi publik mengenai proyek yang sudah menghabiskan triliunan rupiah tersebut.

Awalnya, Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan IKN bakal terus dilanjutkan.

Bahkan, AHY menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subiantotelah sepakat mengucurkan dana Rp 48,8 triliun untuk pembangunan lima tahun ke depan.

“Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," ucap AHY seusai rapat terbatas di Istana, 21 Januari 2024 lalu.

Rapat itu diikuti oleh AHY, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Keyakinan melanjutkan pembangunan IKN juga tampak dari pernyataan Basuki yang menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah anggaran pembangunan IKN di tahun ini.

Ia menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, IKN mendapatkan anggaran Rp 6,39 triliun.

Basuki kemudian meminta anggaran itu ditambah Rp 8,1 triliun untuk pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif.

Ia mengaku permintaan itu sudah diketahui Prabowo dan bakal segera mengirimkan surat permintaan dana tambahan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp 8,1 (triliun)," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Anggaran Diblokir

Namun, hanya tiga hari berselang, pada Kamis (6/2/2025), Dody Hanggodo mengaku tak bisa memberikan keterangan soal progres pembangunan IKN ketika dicegata awak media seusai rapat dengan Komisi V DPR. 

Alasannya, anggaran pembangunan IKN diblokir.

Bahkan, ia berseloroh bahwa progres pembangunan dialihkan untuk makan siangnya.

“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," sebut Dody.

“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” sambung dia.

Pernyataan itu keluar dari mulut Dody ketika sedang ramai pemberitaan mengenai pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga.

Istana Pastikan IKN Jalan Terus

Istana tak tinggal diam melihat perbedaan pendapat para menteri di kabinet.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan Prabowo tetap bakal melanjutkan pembangunan IKN.

Ia menuturkan, pembangunan bakal terus berjalan meski saat ini anggarannya masih diblokir.

Baginya, anggaran yang diblokir tidak lantas menunjukkan ketiadaan anggaran.

"Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," papar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2024).

Sikap Prabowo soal IKN kembali ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

Mantan ajudan Prabowo itu menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN selesai tahun 2028.

“Target selesai eksekutif, yudikatif, legislatif (tahun 2028)," ujar Teddy, Minggu (9/2/2025).

Apa Kata Jokowi?

Perbedaan pernyataan soal IKN tak hanya terjadi di Kabinet Merah Putih, tapi juga pada Jokowi yang menginisiasi pembangunan ibu kota baru.

Jokowi yang awalnya menyatakan bakal mengawal pembangunan IKN ketika sudah lengser dari presiden, kini seolah tak mau ikut campur.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 11 Oktober 2024, Jokowi menyatakan ingin rutin berkunjung ke IKN.

Sehari kemudian, ia juga menekankan bahwa ia akan terus mengawal proyek IKN.

“Dan akan saya lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus,” kata Jokowi saat itu.

Akan tetapi, ketika dimintai komentar soal efisiensi dana pembangunan IKN yang saat ini terjadi, Jokowi tak mau menjawab.

Ia meminta awak media tidak melibatkannya soal dinamika di internal pemerintah terkait pembiayaan IKN.

“Tanyakan ke Kepala Otoritas. Tanyakan ke pemerintah, ya. Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).

Tag:  #soal #masa #depan #pejabat #kabinet #beda #statement #jokowi #berubah #sikap