DPR Mulai Bahas Revisi UU Minerba Bareng Pemerintah Pekan Depan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mulai membahas revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) bersama pemerintah pada minggu depan.

Wakil Ketua DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, pembahasan bersama akan dilakukan karena Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi beleid tersebut sudah diterima DPR.

“Suratnya sudah turun ke kami bahwa kami diminta untuk bahas itu,” ujar Doli di Gedung DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Doli menyebutkan, pemerintah pun sudah menunjuk tiga menteri untuk membahas RUU Minerba.

Para menteri itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Harusnya kemarin bisa rapat, kami sudah jadwalkan hari Kamis kemarin, sore. Tapi waktu itu salah satu atau dua di antara menteri ini enggak bisa hari Kamis kemarin. Makanya kita jadwal dulu, mungkin minggu depan,” kata Doli.

Diberitakan sebelumnya, DPR menetapkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi usul inisiatif dari DPR RI.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (23/1/2025).

Adapun beberapa poin perubahan dalam RUU tersebut terkait hilirisasi dan juga izin pertambangan untuk ormas, perguruan tinggi, dan usaha kecil menengah (UKM).

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, usul revisi itu muncul agar publik tidak hanya menerima dampak buruk dari tambang, tetapi punya peluang untuk mengelola tambang.

“Bahwa kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu baru bara, atau akibat-akibat daripada eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI," kata Bob, Senin (20/1/2025).

Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU Minerba bakal dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Tag:  #mulai #bahas #revisi #minerba #bareng #pemerintah #pekan #depan