YLKI Minta Pemerintah Jangan Sampai Sulitkan Rakyat Beli Elpiji 3 Kg

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah dan Pertamina memerhatikan jarak tempuh yang diakses rakyat kecil untuk membeli elipiji 3 kilogram (kg).

Tulus mengatakan, pertamina harus memberikan parameter agar tidak menyulitkan rakyat terutama yang tinggal di luar pulau Jawa untuk membeli elpiji 3 kg.

"Jangan sampai harus berkilo-kilo meter, tentu akan menyulitkan konsumen dalam mengakses (membeli) elpiji, apalagi jika hal itu terjadi di luar pulau Jawa, atau di luar perkotaan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Menurut Tulus, pangkalan juga harus didorong untuk jam operasional buka lebih lama, khususnya di masa transisi dalam satu bulan ke depan.

"Karena selama ini konsumen bisa beli di pengecer dengan waktu yang lebih longgar, bahkan banyak yang buka 24 jam," ujarnya.

Oleh karenanya, Tulus meminta Pertamina berupaya menarik pengecer untuk menjadi pangkalan agar bisa menjual elipiji 3 kg.

Pasalnya, dia mengatakan, hanya 16 persenan pengecer yang bersedia menjadi pangkalan.

"Jadi para pengecer berminat untuk menjadi pangkalan. Sebab, dari survei yang dilakukan Pertamina sendiri, mayoritas pengecer tidak berminat menjadi pangkalan, mungkin karena syaratnya terlalu berat," katanya.

Tulus berharap, pemerintah sebaiknya segera merevisi regulasi Perpres No. 104/2007 tentang penyediaan pendistristribusin dan penetapan harga elpiji 3 kg.

"Di dalam Perpres tersebut hanya disebutkan bahwa elpiji 3 kg bagi rumah tangga dan usaha mikro. Jadi, dengan kata lain semua kalangan rumah tangga boleh menggunakan, mau kaya atau miskin," ujarnya.

Dalam masa transisi selama satu bulan ke depan, Tulus juga mengatakan, pemerintah dan Pertamina harus merevisi kebijakan ini apakah terbukti efektif untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan elpiji 3 kg, terlebih di wilayah Jakarta.

Menurut Bahlil, keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan elpiji subsidi karena ada peralihan penjualan menjadi hanya di tingkat pangkalan, tidak lagi tersedia di pengecer atau warung kelontong.

Dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (3/2/2025), Bahlil memaparkan bahwa perbaikan tata kelola penjualan gas elpiji sangat diperlukan karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk subsidi tersebut.

"Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan elpiji. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi elpiji ini betul-betul tepat sasaran," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa Pertamina dan Kementerian ESDM telah bekerja maksimal dalam mengelola distribusi dari agen ke pangkalan dan pengecer.

"Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi berapa yang dijual dan harganya berapa, itu masih clear," katanya.

Tag:  #ylki #minta #pemerintah #jangan #sampai #sulitkan #rakyat #beli #elpiji