Trump Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Perbatasan AS-Meksiko, Total Jadi 4.000 Personel

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan penambahan 1.500 tentara tambahan di perbatasan AS-Meksiko.

Keputusan ini menjadikan jumlah tentara yang dikerahkan di perbatasan mencapai total 4.000 personel.

"Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari AFP.

Tentara tambahan ini terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

Pasukan tambahan ini akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah ditempatkan di perbatasan.

Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

Penetapan Keadaan Darurat Nasional

Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

"Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami," kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).

Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko.

Trump pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang "tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat".

Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara AS.

"Itu pantas, dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami," tegas Trump dalam sebuah konferensi pers.

Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke AS.

Presiden terpilih AS yang dilantik 20 Januari itu, mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan "tarif yang besar" sebagai bentuk sanksi.

"Kami ingin bergaul dengan semua orang. Tapi, Anda tahu... butuh dua orang untuk berdansa tango," kata Trump.

Segera setelah itu, sekutu lama Trump, Anggota DPR Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengumumkan di X telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika."

Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal, termasuk FAA dan militer.

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika."

Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi "Amerika Meksiko."

Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label "America Mexicana" atau "Amerika Meksiko."

Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico.

"Saya rasa, jika mereka ingin mengganti nama Teluk Meksiko, mengapa tidak mengganti Amerika Serikat menjadi Amerika Meksiko?," ujar Sheinbaum dengan candaan, dikutip dari USA Today.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Tag:  #trump #kirim #1500 #tentara #tambahan #perbatasan #meksiko #total #jadi #4000 #personel