AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

- Selama berminggu-minggu, kesabaran Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan pejabat-pejabat senior bawahannya menipis ketika dihadapkan dengan cara Israel melakoni serangan di Gaza.

Bahasa yang digunakan Biden dan bawahannya kian keras saat menyampaikan ketidaksenangan atas tindakan Israel.

Keputusan AS untuk abstain dan tidak menggunakan veto dalam resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza, menunjukkan bahwa Presiden Biden telah memutuskan kata-kata keras saja tidak cukup.

Itu adalah kali pertama DK PBB berhasil menyerukan gencatan senjata sejak peperangan dimulai pada Oktober 2023 lalu. Upaya-upaya DK PBB sebelumnya selalu menemui jalan buntu karena diveto AS.

Mencabut perlindungan diplomatik dari aksi Israel di Gaza adalah langkah signifikan.

Hal ini menunjukkan keretakan telah muncul antara Gedung Putih dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu mengecam keputusan AS tidak menggunakan veto. Menurutnya, AS telah mencederai upaya perang dan upaya membebaskan para tawanan yang disandera Hamas pada 7 Oktober 2023.

Joe Biden dan para pejabat tinggi AS mungkin akan menggolongkan pernyataan tersebut di dalam kategori perkataan yang tidak tahu berterima kasih.

Biden sangat dekat dengan Israel, bahkan menyebut dirinya seorang Zionis. Dia telah memberikan dukungan emosional kepada rakyat Israel serta semua bantuan militer dan diplomatik yang dibutuhkan negara mereka sejak 7 Oktober tahun lalu.

Dia menginginkan para sandera dibebaskan dan kekuatan militer Hamas dihancurkan. Namun, Biden ingin Israel melakukan hal tersebut, seperti yang dia katakan, “dengan cara yang benar”.

Pada minggu-minggu pertama perang yang menghancurkan itu, Presiden Biden memperingatkan Israel agar tidak dibutakan oleh kemarahan, seperti yang dilakukan Amerika setelah serangan Al Qaeda pada 11 September 2001.

Presiden AS tersebut melakukan perjalanan ke Israel, menghibur keluarga korban serangan Hamas, dan bahkan memeluk Netanyahu—sosok yang relasinya tidak pernah mudah.

Menghormati hukum kemanusiaan internasional

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Menurut Israel, AS telah mencederai upaya perang dan upaya membebaskan para tawanan yang disandera Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.Presiden Biden dan Menteri Luar Negerinya, Antony Blinken, yang mengunjungi Israel enam kali sejak 7 Oktober, telah berulang kali meminta Israel untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional, yang mencakup kewajiban melindungi warga sipil.

Pada awal perang, ketika AS sedang menyiapkan peringatan pertama, Perdana Menteri Netanyahu menjanjikan kepada rakyat Israel apa yang disebutnya sebagai “balas dendam yang besar”.

Sejak itu, lebih dari 30.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, terbunuh dengan senjata yang sebagian besar disediakan oleh AS.

Dengan kondisi Gaza yang hancur, kelaparan yang mengancam warga sipil Palestina, dan kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban jiwa dalam serangan Israel terhadap Rafah di Gaza selatan, Presiden Biden tampaknya sudah muak oleh Israel yang mengabaikan nasihatnya.

Israel mengeklaim bahwa mereka selalu menghormati hukum perang dan menyangkal bahwa mereka memblokir bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza.

Namun, banyak bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan Israel tidak benar. Banyak anak-anak sekarat karena kelaparan beberapa kilometer dari gudang makanan yang melimpah di Israel dan Mesir.

Amerika, dan seluruh dunia, dapat melihat bukti yang disajikan oleh PBB dan badan-badan bantuan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan.

Militer AS kemudian mengirim bantuan melalui udara dan membangun dermaga sementara melintasi Atlantik sehingga pasokan dapat sampai ke Gaza melalui laut, sedangkan Israel hanya mengizinkan sejumlah kecil bantuan melalui Pelabuhan Ashdod, terminal peti kemas modern yang hanya berjarak setengah jam perjalanan dari utara Gaza.

Perubahan sikap

AFP via BBC INDONESIA Aksi Israel di Gaza membuat kesabaran Joe Biden menipis.Keputusan untuk tidak memveto resolusi gencatan senjata saat Ramadhan juga merupakan upaya AS untuk menolak tuduhan bahwa mereka telah mempermudah tindakan Israel.

Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Netanyahu dengan keras menolak rencana Pemerintahan Biden untuk menemukan jalan keluar dari krisis Timur Tengah terburuk dalam beberapa dekade.

AS berusaha menunjukkan bahwa impunitas Israel terhadap tekanan internasional ada batasnya.

Resolusi Dewan Keamanan biasanya dianggap memiliki kekuatan hukum internasional. Israel harus memutuskan sekarang apakah mereka akan menghormati resolusi tersebut—yang disambut baik oleh Hamas serta perwakilan Palestina di PBB.

Pemerintahan koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan kubu ekstremis ultranasionalis Yahudi.

Mereka akan mendesak Netanyahu untuk mengabaikan resolusi tersebut. Jika ya, AS harus meresponsnya.

Jika kata-kata saja tidak cukup, maka alat terbesar yang dimiliki Presiden Biden adalah mengendalikan jalur udara pasokan senjata ke Israel, puluhan pesawat angkut pembawa amunisi yang digunakan Israel dalam perang, serta amunisi yang diperlukan jika Israel menjalankan rencananya untuk memperluas serangan darat ke Rafah.

GETTY IMAGES/ALEXI J ROSENFELD via BBC INDONESIA Ini bukan pertama kalinya Benjamin Netanyahu membuat marah para pejabat Gedung Putih.Aliansi AS-Israel sangat kuat—pada 1948 Presiden Harry Truman mengakui kemerdekaan Israel 11 menit setelah proklamasi dicetuskan. Namun, terkadang aliansi kedua negara tidak berfungsi.

Krisis terjadi ketika Israel menentang keinginan presiden Amerika, dan mencederai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan AS.

Ini bukan pertama kalinya Benjamin Netanyahu membuat marah para pejabat Gedung Putih.

Dia telah melakukan hal tersebut secara rutin sejak dia kali pertama menjadi perdana menteri Israel pada 1996.

Namun perlawanannya terhadap AS belum pernah berlangsung lama atau separah ini, dan tidak ada krisis pada aliansi AS-Israel yang seserius krisis dalam perang Gaza selama hampir enam bulan.

Tag:  #abstain #dalam #resolusi #soal #gaza #hubungan #dengan #israel #retak