Takut Palestina Pimpin Sidang Umum PBB, AS Jegal Dubes Palestina

Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan melayangkan ancaman keras terhadap delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Washington mengancam akan mencabut visa para delegasi jika Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour tidak membatalkan pencalonannya sebagai Wakil Presiden Sidang Umum PBB.

Ancaman tersebut terungkap dalam telegram internal Kementerian Luar Negeri AS berkode rahasia yang salinannya dilihat oleh Reuters, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Bongkar Siasat AS, Rusia Tuding Konflik Dunia Disengaja demi Alihkan Isu Palestina

Dalam telegram tersebut, Pemerintah AS menginstruksikan para diplomatnya di Kedutaan Besar AS di Yerusalem untuk menyampaikan pesan kepada pihak Palestina. 

Washington menilai, langkah Mansour mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Sidang Umum PBB dapat memperkeruh situasi.

"Langkah (pencalonan) ini memicu ketegangan," demikian bunyi salah satu poin dalam telegram tersebut.

Pemerintah AS juga menilai pencalonan tersebut berisiko merusak rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh Trump. 

Baca juga: Usai Palestina, Lebanon Selatan Diklaim Warga Israel sebagai “Tanah yang Dijanjikan”

Jika Palestina tetap melanjutkan pencalonan, Washington menegaskan tidak akan tinggal diam.

"Untuk memperjelas, kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina (PA) jika delegasi Palestina tidak menarik pencalonan VPGA (Wakil Presiden Sidang Umum) mereka," tulis laporan dokumen tersebut.

Sebagai bentuk tekanan, Kementerian Luar Negeri AS menyinggung kembali keputusan mereka pada September 2025.

Kala itu, AS sempat memberikan keringanan sanksi visa bagi pejabat Palestina yang bertugas di misi PBB, New York.

"Sangat disayangkan jika kami harus meninjau kembali opsi-opsi yang tersedia," tambah pernyataan dalam telegram yang pertama kali dilaporkan oleh NPR itu.

Baca juga: Pilu, Keluarga Palestina Dipaksa Gali Kembali Makam yang Baru Saja Dikubur

Kekhawatiran AS

Berdasarkan isi telegram, Mansour sebenarnya telah menarik diri dari pencalonan Presiden Sidang Umum PBB pada Februari lalu akibat lobi ketat dari AS. 

Namun, Washington menilai posisi Wakil Presiden Sidang Umum PBB pun masih terlalu berisiko. Walau profilnya lebih rendah, posisi tersebut tetap memungkinkan perwakilan Palestina memimpin jalannya persidangan.

AS khawatir hal ini akan terjadi pada Sidang Tahunan Ke-81 Komite Tinggi PBB (UNGA81) yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

"Oleh karena itu, masih ada risiko bahwa pihak Palestina dapat memimpin sesi Sidang Umum selama UNGA81 kecuali mereka menarik diri dari persaingan," tulis telegram tersebut.

Baca juga: Kongres Parlemen GSF 2026 Cetuskan Deklarasi Brussels, Delegasi Indonesia Desak Dunia Bertindak untuk Palestina

Dokumen itu juga memaparkan skenario terburuk yang ditakuti oleh pihak Washington.

"Dalam skenario terburuk, Presiden Sidang Umum berikutnya mungkin akan membantu Palestina untuk memimpin sesi-sesi tingkat tinggi yang berkaitan dengan Timur Tengah atau selama pekan tingkat tinggi UNGA81," lanjut isi dokumen.

Pemilihan Presiden Sidang Umum PBB beserta 16 delegasi yang akan menjabat sebagai wakil presiden sendiri dijadwalkan bakal digelar pada 2 Juni mendatang.

Respons Kementerian Luar Negeri AS

Saat dimintai konfirmasi mengenai bocornya telegram ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS enggan memberikan komentar spesifik mengenai kasus tersebut. 

Mereka berdalih adanya aturan kerahasiaan data terkait visa.

Baca juga: Sebut FIFA Tak Adil, Federasi Sepak Bola Palestina Bawa Kasus Klub Israel ke Pengadilan

"Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami di bawah Perjanjian Markas Besar PBB. Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak memiliki komentar mengenai tindakan Departemen terkait kasus-kasus spesifik," ujar juru bicara tersebut.

Di sisi lain, pihak Misi Palestina untuk PBB belum memberikan respons langsung saat dimintai keterangan terkait ancaman ini.

Tekanan diplomatik ini terjadi di tengah situasi Timur Tengah yang masih bergejolak. 

Rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump saat ini mandek setelah lebih dari dua tahun perang. 

Baca juga: Hasil Pemilu Gaza Palestina, Fatah Dominan di Wilayah Penting

AFP/MANDEL NGAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berbicara dalam konferensi pers di Brady Briefing Room, Gedung Putih, Washington DC, sesaat setelah insiden penembakan makan malam pada 25 April 2026.

Hambatan ini dipicu oleh penolakan Hamas untuk meletakkan senjata, serta serangan terus-menerus dari Israel di Gaza yang merusak kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu.

Hingga saat ini, pasukan Israel dilaporkan masih menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza. Mereka juga telah meruntuhkan sebagian besar bangunan yang tersisa dan memerintahkan seluruh warga untuk mengungsi keluar.

Dalam struktur PBB, Otoritas Palestina mewakili rakyat Palestina dengan nama resmi Negara Palestina. 

Kendati demikian, Palestina bukan merupakan anggota penuh dan tidak memiliki hak suara di dalam Sidang Umum PBB yang beranggotakan 193 negara.

Saat ini, Palestina memegang status sebagai negara pengamat, setara dengan status yang dimiliki oleh Vatikan.

Baca juga: Ramai-ramai Mengecam Undang-Undang Israel untuk Menghukum Mati Warga Palestina

Tag:  #takut #palestina #pimpin #sidang #umum #jegal #dubes #palestina