Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi

Penguburan bagi kalangan Muslim di Jepang mulai dipertanyakan oleh parlemen Jepang, khususnya dalam rapat DPRD Prefektur Miyagi pada Kamis (20/2/2025).

Dengan meningkatnya penerimaan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia yang mayoritas Muslim, Majelis Prefektur Miyagi mengungkapkan keprihatinan terkait pemakaman Muslim yang sedang dipertimbangkan oleh Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai (64).

"Banyak yang khawatir tentang dampak penguburan terhadap kualitas tanah dan air," ujar anggota parlemen Miyagi, Shizuka Hiraoka, dalam sidang parlemen.

Anggota parlemen lainnya, Taku Watanabe, juga menyatakan kekhawatirannya. "Saya khawatir ini adalah langkah yang berani. Mengingat Jepang telah beralih dari penguburan ke kremasi, apakah ini tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?" tekan Watanabe.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah Muslim dari Indonesia dan negara lain terjadi seiring kebutuhan tenaga kerja. Muslim memiliki tradisi penguburan bagi jenazah mereka.

Gubernur Murai menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pengembangan pemakaman Muslim di pemakaman umum agar masyarakat Muslim dapat bekerja di Miyagi dengan tenang.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Murai menegaskan, sejauh ini, tidak ada dampak buruk terhadap kualitas tanah atau air akibat penguburan Muslim.

Pemerintah Prefektur Miyagi akan berkonsultasi dengan pemerintah kota dan organisasi terkait untuk melakukan survei dalam rangka pendirian pemakaman khusus Muslim.

Kantor Prefektur menerima sekitar 1.200 pertanyaan dari masyarakat, banyak di antaranya menentang rencana pembangunan kuburan Muslim di Jepang.

Gubernur Murai menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja melalui tenaga kerja asing.

"Jika kita ingin hidup berdampingan dengan berbagai budaya, kita harus mempertimbangkan kuburan Muslim. Ini adalah proyek sensitif yang memerlukan pemahaman masyarakat," tambahnya.

Murai juga menyatakan bahwa sulit untuk membangun pemakaman di dalam kota sehingga pencarian lokasi yang cocok sedang dilakukan. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan multikulturalisme dan kebutuhan pemakaman bagi komunitas Muslim.

Pada 2023, Prefektur Miyagi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait pengamanan tenaga kerja. Murai telah beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam upaya menarik tenaga kerja untuk industri lokal yang mengalami kekurangan pekerja.

Islam mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan, bukan dikremasi, yang membuat kebutuhan pemakaman menjadi penting. Meski undang-undang Jepang tidak melarang penguburan, persyaratan sanitasi tetap harus dipenuhi sesuai izin pemerintah kota.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, tingkat kremasi di Jepang pada 2017 mencapai 99,97 persen.

Pemakaman yang menerima penguburan sangat sedikit, dengan hanya sekitar 10 pemakaman di seluruh Jepang yang menerima Muslim. Tidak ada satu pun pemakaman Muslim di wilayah Tohoku.

Sebagai respons, Prefektur Miyagi berencana membangun pemakaman tanah sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pekerja Indonesia.

Saat ini, rencana pembangunan makam Muslim masih dalam tahap pertimbangan oleh Divisi Promosi Keamanan dan Jiwa Prefektur Miyagi.

Di Prefektur Oita, rencana pembangunan pemakaman Muslim berskala besar di Kota Hinode mengalami hambatan akibat penolakan dari walikota baru yang terpilih pada Agustus tahun lalu. Rencana tersebut kini kembali ke tahap awal.

Diskusi lebih lanjut mengenai pemakaman Muslim di Jepang juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke: [email protected] dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

Tag:  #pemakaman #muslim #jepang #picu #perdebatan #begini #respons #gubernur #miyagi