Prasasti: Ekspor Menguat, Inflasi dan Rupiah Perlu Dicermati

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren positif. Namun, di saat yang sama, inflasi kembali menanjak, nilai tukar rupiah melemah, dan surplus dagang terus menipis sehingga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu dicermati.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.494,83 triliun (kurs Rp 16.222 per dollar AS). Nilai tersebut tumbuh 5,48 persen secara tahunan, dengan lonjakan ekspor pada April 2026 mencapai 21,98 persen.

Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, menilai capaian tersebut tidak lepas dari pengaruh depresiasi rupiah dan meningkatnya produksi barang manufaktur serta produk yang terkait dengan program hilirisasi.

Baca juga: Aturan Ekspor Baru Berlaku, Danantara Tegaskan Kontrak Lama Tetap Berjalan

"Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen, dan kenaikan ekspor nikel olahan ke Tiongkok hingga 73 persen, adalah kabar yang layak disyukuri. Ini bukti hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan kita harapkan juga menambah pasokan devisa justru ketika surplus dagang kita sedang menipis," ujar Halim, melalui keterangan pers, Sabtu (6/6/2026).

"Prasasti juga melihat bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah strategis yang baik untuk terus mendorong ekspor dan memupuk devisa negara. Namun hal itu tentu memerlukan langkah lanjutan yang cepat dan tepat agar kita tidak kehilangan arah dan momentum perbaikan kondisi ekonomi kita dewasa ini," lanjutnya.

Kenaikan ekspor tersebut ditopang oleh produk industri pengolahan yang tumbuh 29,07 persen, serta produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China yang melonjak 73,6 persen dan crude palm oil (CPO) yang naik 20,4 persen.

Baca juga: Bea Cukai Tetap Awasi Ekspor meski DSI Jadi Eksportir Satu Pintu

Inflasi dan Rupiah Jadi Perhatian

Di tengah capaian ekspor tersebut, BPS juga mencatat inflasi Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen pada April 2026 dan kembali menembus level 3 persen.

Menurut Halim, kenaikan tekanan inflasi tidak hanya dipengaruhi kelangkaan sejumlah pasokan akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan komponen volatile food, tetapi juga berkaitan dengan depresiasi rupiah yang terjadi belakangan ini.

Karena itu, pengendalian nilai tukar dan inflasi membutuhkan perhatian yang lebih cermat. Menurut dia, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih sempit sehingga diperlukan koordinasi yang lebih erat antara otoritas moneter, sektor keuangan, dan fiskal.

Baca juga: Tekanan Inflasi Mencekik, Harga Produk MR DIY Tetap Sama

"Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar dengan kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi," kata Halim.

"Langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri dan koordinasi kebijakan makroekonomi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia dilihat oleh pelaku ekonomi sebagai suatu hal yang amat kritikal di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi dewasa ini. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru menambah ketidakpastian itu sendiri," tambahnya.

Ia menegaskan, kredibilitas kebijakan menuntut kejelasan sasaran, insentif yang terarah, serta pelaksanaan yang konsisten.

Baca juga: Hadapi Inflasi Medis, BRI Life Perkuat Ekosistem Kesehatan

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai karakter inflasi saat ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang terlalu panas.

"Kalau kita bedah, pendorong inflasi kita itu volatile food seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah. Karakternya musiman, terkait pasokan dan cuaca, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita sendiri tetap rendah," ujar Piter.

"Jadi tekanan harga yang sekarang muncul sifatnya sementara, bukan struktural," lanjutnya.

Data BPS menunjukkan cabai merah yang naik 25,64 persen, tomat 9,82 persen, dan bawang merah 6,65 persen menjadi pendorong utama inflasi. Menurut Piter, langkah pemerintah menahan harga bahan bakar bersubsidi juga turut membantu meredam tekanan harga.

Baca juga: Inflasi 0,28 Persen: Angka Jinak, Sinyal Berbahaya

Surplus Menyusut, Aktivitas Produksi Menguat

Dari sisi perdagangan, impor bahan baku dan barang penolong pada April 2026 tercatat naik 24,56 persen secara tahunan.

Piter menilai kenaikan impor bahan baku dan barang modal justru menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi.

"Kalau yang naik itu impor bahan baku dan barang modal, itu sebenarnya kabar baik. Bahan baku dan mesin diimpor karena pengusaha sedang bersiap berproduksi, dan mereka berproduksi karena membaca ada permintaan di depan," kata Piter.

"Jadi mengecilnya surplus ini memang bukan kondisi ideal, tapi penyebabnya bukan hal yang menakutkan. Ini bukan ekonomi yang melemah melainkan ekonomi yang sedang bergerak," lanjutnya.

Di sisi lain, Piter juga menyoroti pelemahan rupiah yang menurutnya dipengaruhi berbagai faktor, termasuk aspek psikologis pelaku pasar.

"Faktornya sudah campur aduk, tidak bisa kita tunjuk satu saja. Tapi yang menurut saya paling besar pengaruhnya sekarang adalah mulai tergerusnya kepercayaan terhadap rupiah," ujarnya.

"Begitu sentimen terbentuk, permintaan terhadap dollar membesar. Bahkan orang yang sebenarnya tidak butuh dollar pun ikut membeli. Unsur spekulasi dan psikologis inilah yang justru memperdalam pelemahan rupiah melebihi yang bisa dijelaskan oleh fundamentalnya sendiri," tambah Piter.

Menurutnya, rilis data BPS kali ini menunjukkan perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif baik. Meski demikian, inflasi yang kembali meningkat, surplus dagang yang menyusut, serta defisit migas yang melebar menjadi pengingat bahwa sejumlah fondasi ekonomi masih perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan dan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Tag:  #prasasti #ekspor #menguat #inflasi #rupiah #perlu #dicermati