Kritik The Economist dan Pencarian Jalan Baru Ekonomi Indonesia

KETIKA "The Economist" mengkritik arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perdebatan yang muncul sesungguhnya bukan sekadar soal intervensi negara atau nasionalisme ekonomi.

Kritik itu membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah negara berkembang seperti Indonesia harus terus mengikuti resep liberalisasi lama, atau mulai berani membangun jalur ekonominya sendiri di tengah dunia yang justru semakin proteksionis?

Ironisnya, ketika Indonesia dikritik karena dianggap terlalu kuat melibatkan negara dalam pembangunan ekonomi, banyak negara maju justru sedang kembali memperkuat proteksi industri strategisnya.

Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar melalui CHIPS and Science Act dan Inflation Reduction Act untuk mengamankan manufaktur domestik dan teknologi strategisnya.

China memperkuat konsolidasi industri nasionalnya, sementara Eropa mulai semakin defensif terhadap rantai pasok dan industri hijaunya sendiri.

Dunia ternyata sedang berubah. Dan Indonesia tampaknya mulai membaca perubahan itu.

Ironi Lama Negara Penjual Bahan Mentah

Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam paradoks. Negeri dengan cadangan nikel terbesar dunia, kekayaan mineral melimpah, dan pasar domestik raksasa justru terlalu lama bertahan sebagai penjual bahan mentah.

Baca juga: Partai Kecoak, Gen Z, dan Elite Politik yang Kehilangan Empati

Kita mengekspor nikel, batu bara, bauksit, dan tembaga, sementara nilai tambah terbesar dinikmati negara lain yang memiliki teknologi, industri pengolahan, dan penguasaan pasar global.

Akibatnya, struktur ekonomi Indonesia tumbuh tanpa transformasi industri yang cukup dalam.

Pada awal 2000-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pernah berada di atas 29 persen. Kini angkanya berada di kisaran 18–19 persen.

Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi prematur ketika banyak negara Asia justru memperkuat basis industrinya.

Dalam teori ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai commodity trap, jebakan negara kaya sumber daya yang gagal naik kelas karena terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Banyak negara Amerika Latin mengalami situasi serupa: kaya sumber daya, tetapi gagal membangun basis industri yang kokoh.

Sebaliknya, Korea Selatan, China, hingga Singapura tumbuh bukan karena sekadar mengandalkan pasar bebas, melainkan karena keberanian membangun industrialisasi nasional secara agresif dengan dukungan negara yang kuat.

Indonesia tampaknya mulai belajar dari sejarah itu. Di sinilah arah baru ekonomi Indonesia mulai terlihat.

Negara tidak lagi sekadar menjadi regulator pasif, tetapi mulai tampil sebagai aktor strategis pembangunan nasional. Hilirisasi mineral menjadi contoh paling nyata.

Ketika pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah, banyak kritik datang dari luar negeri. Indonesia bahkan menghadapi gugatan perdagangan internasional.

Namun di sisi lain, kebijakan itu mulai mengubah posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Investasi smelter meningkat tajam, ekspor produk berbasis nikel melonjak, dan Indonesia mulai masuk ke ekosistem kendaraan listrik dunia yang diproyeksikan menjadi industri masa depan.

Ini bukan sekadar soal tambang. Ini adalah upaya keluar dari posisi lama sebagai penjual tanah dan batu.

Karena itu, pembentukan badan pengelola investasi strategis seperti Danantara juga tidak bisa dibaca semata sebagai ekspansi negara.

Baca juga: Anggaran MBG Rp 268 Triliun: Dipangkas atau Sekadar Dibingkai Ulang?

Pemerintah tampaknya ingin membangun instrumen konsolidasi aset nasional agar Indonesia memiliki kapasitas pembiayaan jangka panjang yang lebih kuat, seperti yang dilakukan Singapura melalui Temasek Holdings atau Malaysia lewat Khazanah Nasional.

Tentu langkah ini bukan tanpa risiko. Negara yang terlalu dominan tanpa tata kelola yang sehat bisa melahirkan inefisiensi, rente, bahkan oligarki baru.

Namun, negara yang terlalu lemah juga akan sulit melindungi kepentingan strategis ekonominya sendiri di tengah persaingan global yang semakin keras.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih antara negara atau pasar. Tantangan sesungguhnya adalah menemukan keseimbangan baru antara keduanya.

Krisis Jadi Peluang

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar: bonus demografi, pasar domestik yang luas, kekayaan sumber daya strategis, serta posisi geopolitik yang semakin penting di tengah rivalitas global.

Namun, tantangannya juga tidak kecil. Produktivitas industri masih rendah, ketergantungan teknologi impor masih tinggi, sementara kualitas riset dan sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu menopang lompatan industrialisasi jangka panjang.

Jika tidak hati-hati, maka hilirisasi bisa berhenti hanya pada tahap pengolahan dasar tanpa benar-benar melahirkan penguasaan teknologi nasional.

Indonesia mungkin berhasil membangun smelter, tetapi tetap bergantung pada mesin, modal, dan teknologi asing.

Baca juga: Bonus Demografi di Tengah Krisis Lapangan Kerja Berkualitas

Di sinilah paradoks besar Indonesia hari ini muncul. Krisis global, perang dagang, dan fragmentasi ekonomi dunia memang menghadirkan ancaman.

Namun pada saat yang sama, situasi itu juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun ulang fondasi ekonominya sendiri.

Sejarah menunjukkan hampir tidak ada negara maju yang tumbuh hanya dengan menjadi pasar bagi bangsa lain.

Mereka maju karena berani membangun industrinya sendiri, melindungi kepentingan strategis nasionalnya, dan berinvestasi besar pada manusianya.

Indonesia tampaknya mulai bergerak ke arah itu. Dan mungkin, justru di situlah letak kegelisahan dunia terhadap Indonesia hari ini.

Tag:  #kritik #economist #pencarian #jalan #baru #ekonomi #indonesia