Rakyat Desa Memang Tak Pakai Dollar AS, tapi...

PRESIDEN Prabowo Subianto benar ketika mengatakan rakyat desa tidak memakai dollar AS dalam transaksi sehari-hari.

Petani membeli pupuk dengan rupiah. Nelayan membeli solar dengan rupiah. Ibu rumah tangga membeli beras, minyak goreng, gula, telur, dan mi instan juga dengan rupiah.

Di pasar kampung, tidak ada orang menawar cabai, ikan, atau bensin eceran dengan dollar Amerika Serikat.

Namun, persoalannya bukan itu.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah harga barang yang dibeli rakyat desa benar-benar bebas dari pengaruh dollar? Jawabannya jelas tidak.

Dollar AS mungkin tidak masuk ke dompet rakyat desa, tetapi bisa masuk ke harga barang yang mereka bayar setiap hari.

Pernyataan Presiden Prabowo muncul ketika ia merespons kekhawatiran publik atas pelemahan rupiah.

Dalam sambutannya di Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026, Presiden menyebut ada pihak yang sebentar-sebentar mengatakan Indonesia akan kolaps atau chaos karena rupiah dan dollar.

Ia lalu mengatakan bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar. Presiden juga menegaskan pangan dan energi aman, serta Indonesia masih dalam kondisi baik di tengah kepanikan banyak negara.

Sebagai pesan politik, kalimat itu bisa dipahami sebagai upaya menenangkan publik. Dalam situasi pasar yang mudah panik, pemimpin negara memang perlu menjaga kepercayaan.

Baca juga: Di Balik Rupiah yang Rapuh

Tidak semua pelemahan rupiah harus dibaca sebagai tanda kehancuran ekonomi. Tidak semua tekanan kurs berarti negara sedang menuju krisis.

Namun, sebagai cara membaca ekonomi rakyat, pernyataan itu terlalu sederhana. Sebab, rakyat kecil tidak perlu memegang dollar untuk merasakan dampak dollar.

Mereka cukup membeli barang yang harganya dipengaruhi oleh bahan baku impor, energi, logistik, pupuk, obat, alat produksi, atau komponen yang terkait dengan nilai tukar.

Petani di desa mungkin tidak memantau kurs rupiah setiap pagi. Namun, ia tahu ketika harga pupuk naik.

Nelayan mungkin tidak membaca berita pasar valas. Namun, ia tahu ketika solar, oli, mesin tempel, jaring, atau suku cadang perahu menjadi lebih mahal.

Pedagang kecil mungkin tidak pernah menukar uang ke dollar. Namun, ia tahu ketika harga barang dari distributor berubah.

Ibu rumah tangga di kampung mungkin tidak mengenal istilah depresiasi rupiah. Namun, ia tahu ketika uang belanja yang sama membawa pulang barang lebih sedikit.

Di situlah letak persoalannya. Nilai tukar bukan hanya urusan orang yang bepergian ke luar negeri. Nilai tukar adalah salah satu pintu masuk tekanan harga ke kehidupan rakyat biasa.

Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar pada impor. BPS mencatat nilai impor Indonesia pada Januari sampai Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dollar AS, naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Impor bahan baku dan penolong mencapai 43,17 miliar dollar AS, sedangkan impor barang modal mencapai 12,98 miliar dollar AS. Neraca migas pada periode yang sama juga defisit 5,08 miliar dollar AS.

Data itu penting karena impor bahan baku, barang modal, dan energi tidak berhenti di pelabuhan atau pabrik besar.

Ia merambat ke banyak sektor. Ke harga pupuk. Ke biaya transportasi. Ke harga bahan bangunan. Ke ongkos produksi pangan. Ke suku cadang kendaraan. Ke mesin pertanian. Ke pakan ternak. Ke obat-obatan. Ke barang konsumsi yang masuk sampai warung kecil di desa.

Maka, ketika rupiah melemah, dampaknya memang tidak selalu langsung terasa pada hari yang sama. Ia bekerja melalui rantai harga.

Hari ini importir menghitung ulang biaya. Besok distributor menyesuaikan harga. Lusa pedagang pasar menaikkan harga eceran atau mengecilkan margin. Setelah itu, masyarakat membeli barang yang sama dengan harga lebih tinggi.

Rakyat desa tidak menyebutnya krisis nilai tukar. Mereka menyebutnya harga naik.

Inilah yang sering luput dari cara pandang makro yang terlalu santai. Bagi rakyat kecil, ekonomi bukan soal grafik kurs, cadangan devisa, atau indeks pasar.

Ekonomi adalah apakah beras masih terbeli. Apakah minyak goreng cukup untuk seminggu. Apakah pupuk tersedia saat musim tanam.

Apakah ongkos angkut hasil kebun masih masuk akal. Apakah solar untuk melaut masih bisa dibeli. Apakah anak tetap bisa berangkat sekolah.

BPS mencatat pada April 2026 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,13 persen. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Baca juga: Cacat Logika Wacana Alih Status PPPK ke PNS

Komoditas seperti tarif angkutan udara, bensin, minyak goreng, tomat, beras, serta nasi dengan lauk ikut memberi andil terhadap inflasi.

Angka inflasi nasional mungkin terlihat kecil. Namun, bagi rumah tangga miskin dan rentan, kenaikan kecil tetap berarti.

Mereka tidak punya bantalan pendapatan yang lebar. Ketika harga naik, pilihan mereka terbatas: mengurangi konsumsi, menunda membeli kebutuhan, berutang di warung, atau mengorbankan pengeluaran lain yang tidak kalah penting.

Karena itu, tidak tepat jika pelemahan rupiah dianggap hanya membuat pusing pejabat, pengusaha, atau orang yang sering bepergian ke luar negeri.

Benar bahwa kelompok itu terdampak langsung ketika harus membayar tiket, hotel, impor barang, atau utang dalam dollar. Namun, rakyat desa terdampak melalui jalur lain, yakni harga.

Dollar tidak hadir sebagai uang kertas di tangan mereka. Dollar hadir sebagai biaya.

Ia hadir dalam kedelai impor untuk tahu dan tempe. Dalam gandum untuk mi instan dan roti. Dalam BBM dan LPG yang dipengaruhi harga energi global. Dalam pupuk, pestisida, obat, alat kesehatan, mesin, kendaraan, telepon genggam, hingga suku cadang.

Ia hadir dalam ongkos truk yang mengangkut barang dari kota ke kampung. Ia hadir dalam harga semen, paku, seng, besi, dan bahan bangunan yang dipakai membangun rumah rakyat.

Di daerah terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan pegunungan, dampak itu bisa lebih berat. Sebab, harga barang di daerah seperti ini bukan hanya ditentukan oleh harga produksi, tetapi juga ongkos distribusi.

Semakin panjang rantai pasok, semakin besar peluang kenaikan biaya diteruskan kepada konsumen akhir.

Rakyat di kampung paling ujung sering kali membayar lebih mahal bukan karena mereka lebih boros, melainkan karena mereka berada di ujung rantai logistik.

Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukan hal sepele. Data JISDOR BI mencatat kurs pada 11 Mei 2026 sebesar Rp 17.415 per dolar AS.

Sementara itu, pemberitaan pada 16 Mei 2026 menyebut rupiah berada di kisaran Rp 17.596 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg.

Jika nilai tukar tidak penting bagi rakyat banyak, tentu bank sentral tidak perlu bekerja keras menjaganya. Kenyataannya, stabilitas rupiah adalah bagian dari stabilitas harga, stabilitas dunia usaha, stabilitas fiskal, dan stabilitas daya beli masyarakat.

Di sinilah kritik perlu diletakkan secara jernih. Presiden boleh menenangkan rakyat. Bahkan, dalam situasi penuh ketidakpastian global, optimisme negara memang dibutuhkan.

Namun, optimisme yang baik harus disertai kejujuran membaca risiko. Menenangkan publik berbeda dengan menyederhanakan beban ekonomi rakyat.

Rakyat tidak membutuhkan kepanikan. Namun, rakyat juga tidak membutuhkan penghiburan yang terlalu ringan.

Baca juga: Matematika Bisnis Koperasi Desa Merah Putih: Bertahan atau Sekadar Papan Nama?

Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang jujur: mengapa rupiah melemah, seberapa besar risiko pelemahan itu terhadap harga barang, sektor apa saja yang paling rentan, dan kebijakan apa yang disiapkan untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah.

Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan pokok aman bukan hanya secara nasional, tetapi sampai ke pasar rakyat.

Pemerintah perlu menjaga subsidi energi dan pupuk agar benar-benar tepat sasaran. Pemerintah perlu memperkuat produksi pangan dalam negeri agar ketergantungan pada impor bahan pangan dan bahan baku berkurang.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan distribusi agar pelemahan rupiah tidak dijadikan alasan oleh pelaku pasar untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Di tingkat daerah, pelemahan rupiah juga harus dibaca sebagai risiko pembangunan. Jika harga bahan bangunan naik, biaya proyek daerah ikut naik.

Jika ongkos transportasi naik, belanja logistik pemerintah ikut tertekan. Jika harga pupuk dan pakan naik, petani dan peternak ikut terbebani.

Jika harga BBM dan suku cadang naik, nelayan dan pelaku transportasi rakyat akan merasakan langsung akibatnya.

Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu pusat. Pemantauan harga, cadangan pangan daerah, subsidi transportasi untuk wilayah sulit, dukungan pasar murah, dan perlindungan bagi produsen kecil perlu diperkuat.

Di daerah kepulauan dan wilayah tertinggal, kebijakan logistik harus menjadi bagian dari perlindungan daya beli.

Presiden Prabowo benar: rakyat desa tidak memakai dollar. Namun, kesimpulan bahwa pelemahan rupiah tidak terlalu berpengaruh kepada mereka adalah kesimpulan yang perlu diluruskan.

Dalam ekonomi modern, yang menentukan beban hidup rakyat bukan hanya mata uang yang mereka pakai saat membayar, melainkan struktur biaya yang membentuk harga barang sebelum sampai ke tangan mereka.

Dollar tidak perlu masuk ke dompet rakyat desa untuk memengaruhi hidup mereka. Ia cukup masuk ke harga BBM, pupuk, kedelai, gandum, obat, mesin, suku cadang, dan ongkos distribusi.

Dari sana, dampaknya sampai ke warung kecil, pasar kampung, perahu nelayan, sawah petani, dan dapur rumah tangga.

Maka, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada kalimat “rakyat desa tidak pakai dolar”. Justru dari kalimat itu kita perlu masuk ke pertanyaan yang lebih dalam: mengapa kehidupan rakyat desa tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global?

Baca juga: Wacana Ganti Nama Provinsi Jawa Barat

Mengapa harga pangan, energi, pupuk, dan logistik masih mudah tertekan oleh nilai tukar? Mengapa produksi dalam negeri belum cukup kuat untuk melindungi rakyat dari guncangan luar?

Di situlah tugas negara berada. Bukan sekadar mengatakan rakyat desa tidak memakai dollar, melainkan memastikan rakyat desa tidak membayar terlalu mahal akibat dollar.

Bukan sekadar menenangkan pasar, melainkan menjaga dapur rakyat. Bukan sekadar menyatakan ekonomi kuat, melainkan membuktikan bahwa kekuatan ekonomi itu terasa sampai ke kampung-kampung.

Sebab bagi rakyat kecil, stabilitas ekonomi bukan soal berapa kurs rupiah di layar bursa. Stabilitas ekonomi adalah ketika harga beras masih terbeli, pupuk tersedia, ongkos transportasi tidak melonjak, solar masih cukup untuk melaut, dan uang belanja tidak habis sebelum waktunya.

Prabowo benar, rakyat desa tak pakai dollar. Namun, kalau rupiah terus melemah dan harga ikut merangkak naik, rakyat desa tetap ikut membayar akibatnya.

Tag:  #rakyat #desa #memang #pakai #dollar #tapi