Rupiah Melemah, Begini Dampaknya ke Harga BBM dan Tiket Pesawat

Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp 17.600 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (15/5/2026) mulai memunculkan efek berantai ke berbagai sektor.

Dua di antaranya yang paling dekat dengan masyarakat ialah harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga tiket pesawat.

Pelemahan rupiah membuat biaya impor energi naik karena transaksi pembelian minyak mentah maupun BBM menggunakan dollar AS.

Baca juga: Rupiah Melemah Tembus Rp 17.600 per Dollar AS pada Jumat Pagi

PIXABAY/DOMINIC WUNDERLICH Ilustrasi pesawat.

Di sisi lain, industri penerbangan juga menghadapi tekanan karena sebagian besar biaya operasional maskapai dibayar dalam mata uang AS.

Kondisi ini membuat harga energi dan transportasi udara menjadi dua sektor yang paling sensitif terhadap gejolak kurs.

Harga minyak dan pelemahan rupiah sama-sama menekan biaya BBM

Tekanan terhadap harga BBM tidak hanya berasal dari kenaikan harga minyak dunia, tetapi juga dari depresiasi rupiah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lonjakan harga minyak dunia secara langsung memperbesar beban subsidi energi. Pada saat yang sama, pelemahan rupiah membuat biaya impor BBM meningkat dalam denominasi rupiah.

Baca juga: Hadapi Pelemahan Rupiah, Pengusaha Mulai Tahan Ekspansi dan Pangkas Biaya

“Jadi dampaknya itu saling memperkuat, bukan berdiri sendiri,” ujar Yusuf, dikutip dari Kontan.co.id.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, terutama apabila harga minyak dunia terus naik dan rupiah melemah lebih dalam.

SHUTTERSTOCK/SVEN HANSCHE Ilustrasi kapal tanker.

Indonesia sendiri masih mengandalkan impor energi dalam jumlah besar.

Kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 2,1 juta barrel per hari (bph), sementara produksi domestik belum mencukupi sehingga impor mencapai sekitar 1,5 juta bph.

Baca juga: Harga TV dan AC Mulai Naik, Rupiah Melemah Tekan Dompet Warga

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk impor energi.

“Artinya pemerintah harus menyiapkan anggaran yang jauh lebih besar untuk impor energi, apalagi ada kendala distribusi akibat ketegangan di Selat Hormuz,” ujar Ibrahim kepada Kontan.co.id.

Pemerintah mulai mengkaji dampak kurs terhadap subsidi energi

Tekanan kurs yang semakin dalam mulai menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui masih mengkaji dampak pelemahan rupiah terhadap skema subsidi energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pelemahan rupiah kini menjadi perhatian jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih.

Baca juga: Menakar Daya Tahan Rupiah

“Itu kebetulan Pak Menteri (ESDM) sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja,” ujar Laode saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta.

Meski demikian, pemerintah belum memutuskan adanya penyesuaian harga BBM subsidi.

“Kan belum ada info-info lain lagi selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti,” kata Laode.

Sebelumnya, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 meski harga energi dunia berfluktuasi akibat konflik geopolitik.

Baca juga: Rupiah Tembus Rp 17.500, Cadangan Devisa dan Arus Modal Jadi Sorotan

Komitmen tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada April 2026.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ujar Bahlil.

Harga keekonomian BBM ikut naik

Tekanan kurs juga mulai terlihat pada harga keekonomian BBM.

PT Pertamina Patra Niaga mengakui adanya selisih yang semakin lebar antara harga jual eceran dan harga keekonomian BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Baca juga: Rupiah Sentuh Rp 17.529 per Dollar AS, Imbas Pertumbuhan Ekonomi RI Diragukan

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, di tengah pelemahan rupiah dan tensi geopolitik, harga keekonomian Pertamax ditaksir dapat melampaui Rp 17.000 per liter.

“Bisa bahkan bisa lebih (dari Rp 17.000), mengacu harga pasar dan berkaca pada analogi pada saat harga Pertamax Rp 12.300, harga Pertamax Turbo Rp 13.100, nah sekarang harga Turbo Rp 19.900 di Jakarta,” kata Roberth kepada Kontan.co.id, akhir pekan lalu.

Harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 16.088 per liter, sedangkan Pertamax diperkirakan menyentuh Rp 17.080 per liter. Sementara itu, Pertalite masih dijual Rp 10.000 per liter.

Roberth mengatakan, besarnya subsidi energi juga dipengaruhi kurs rupiah yang menyentuh Rp 17.300 per dollar AS serta kondisi geopolitik global.

Baca juga: Pelemahan Rupiah: Ekonom Ingatkan Kenaikan Biaya Hidup Semester II-2026

“Untuk Pertalite akan mengikuti perkembangan harga ya, karena dengan adanya kondisi geopolitik angka subsidi ini terus bergerak mengikuti iklim geopolitik,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dan Pertamina harus menanggung selisih harga yang semakin besar ketika rupiah melemah dan harga minyak naik secara bersamaan.

Efek rambatan mulai terasa ke inflasi

Tekanan dari pelemahan rupiah juga mulai terlihat pada inflasi barang impor dan energi.

Bank Mandiri memproyeksikan inflasi administered prices atau harga yang diatur pemerintah meningkat menjadi 0,8 persen secara bulanan pada April 2026, naik dari 0,3 persen pada Maret 2026. Kenaikan itu didorong penyesuaian harga energi dan BBM nonsubsidi.

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM.

Baca juga: Industri Makanan Minuman Kesulitan Sesuaikan Harga Karena Pelemahan Rupiah

BBM nonsubsidi rata-rata naik 60 persen secara bulanan dan memberi dampak sekitar 0,04 poin persentase terhadap inflasi bulanan.

Selain itu, depresiasi rupiah juga disebut mulai memberikan tekanan rambatan atau pass-through terhadap harga barang impor.

Maskapai penerbangan terkena tekanan dari avtur dan kurs dollar AS 

Selain BBM, sektor penerbangan juga menjadi industri yang sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan, konflik geopolitik global telah memicu kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah yang berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Naikkan Biaya Produksi Industri Tekstil

“Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, di mana kedua komponen biaya tersebut sangat memengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” ujar Bayu dalam keterangan tertulis.

Menurut INACA, sekitar 70 persen biaya operasional maskapai menggunakan dollar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah.

Biaya yang dibayar dalam dollar AS itu antara lain pembelian avtur, sewa pesawat, perawatan, hingga suku cadang.

Bayu juga membandingkan perubahan kurs sejak tarif batas atas tiket pesawat ditetapkan pada 2019. Saat itu kurs rupiah berada di level Rp 14.136 per dollar AS, sedangkan pada Maret 2026 rata-rata sudah menembus Rp 17.000 per dollar AS atau melonjak lebih dari 20 persen.

Baca juga: Rupiah Sentuh 17.516, Konflik Timur Tengah dan Dollar AS Menguat Jadi Pemicu

Karena itu, INACA meminta pemerintah menaikkan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar bagi maskapai penerbangan.

THINKSTOCK Ilustrasi tiket pesawat.

Harga tiket pesawat mulai terdorong naik

Tekanan biaya avtur mulai tercermin pada harga tiket pesawat.

Bank Mandiri menyatakan, harga tiket pesawat naik 3,13 persen secara bulanan pada April 2026. Angka itu memang lebih rendah dibanding Maret 2026 yang mencapai 5,24 persen, tetapi tetap berlawanan dengan pola normal pasca-Lebaran yang biasanya mengalami penurunan harga.

Kenaikan harga tiket pesawat dipicu oleh naiknya harga avtur.

Baca juga: Rupiah dan Saham Melemah, Apa Dampaknya?

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan, dampak kenaikan harga BBM dan avtur terhadap tarif tiket pesawat biasanya tidak langsung terasa karena pembelian avtur dilakukan untuk kebutuhan beberapa waktu ke depan.

“Pembelian avtur atau BBM oleh maskapai biasanya dilakukan sampai satu bulan ke depan, kalau tidak salah sampai akhir Maret,” ujar Dudy kepada Kontan.co.id, Maret 2026 lalu.

Karena itu, pengaruh kenaikan harga energi terhadap tiket pesawat baru mulai terlihat pada bulan berikutnya.

Pemerintah beri insentif pajak tiket pesawat

Di tengah tekanan biaya avtur dan pelemahan rupiah, pemerintah mulai menyiapkan intervensi fiskal untuk menahan kenaikan harga tiket pesawat.

Baca juga: Pelemahan Rupiah: Pentingnya Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi pada penerbangan domestik.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah meredam lonjakan harga tiket pesawat yang terdampak kenaikan harga avtur global.

“Fasilitas ini berlaku selama 60 hari, terhitung sejak satu hari setelah aturan tersebut diundangkan,” ujar Haryo di Jakarta.

UNSPLASH/HANS DORRIES Ilustrasi pesawat, penerbangan.

Melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung pemerintah sehingga harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meski biaya operasional maskapai meningkat.

Baca juga: Rupiah Anjlok, Apindo Sebut Beban Industri dan Risiko PHK Meningkat

Haryo menjelaskan, intervensi fiskal dilakukan karena avtur berkontribusi sekitar 40 persen terhadap total biaya operasional maskapai.

“Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau,” kata dia.

Pemerintah sebelumnya juga menahan kenaikan tarif penerbangan domestik hanya pada kisaran 9 persen hingga 13 persen sebagai bagian dari strategi mitigasi menghadapi gejolak harga energi global.

Fuel surcharge dibuat lebih fleksibel

Selain insentif pajak, pemerintah juga menyesuaikan mekanisme fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.

Baca juga: Purbaya: Rupiah Dekati Rp 17.500 Belum Ganggu Hitungan Subsidi Energi

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, aturan baru itu akan membuat penentuan harga tiket penerbangan menjadi lebih fleksibel.

“Kami mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah dengan cepat melakukan mitigasi terhadap bisnis maskapai penerbangan nasional yang terdampak kenaikan harga avtur terkait geopolitik global,” ujar Denon dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Dalam beleid tersebut, besaran fuel surcharge dibuat bertingkat dari 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas kelas ekonomi berdasarkan jenis layanan maskapai dan harga rata-rata avtur.

Berdasarkan evaluasi harga avtur per 1 Mei 2026 yang mencapai rata-rata Rp 29.116 per liter, maskapai penerbangan niaga berjadwal dalam negeri diperbolehkan mengenakan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Baca juga: Purbaya Fokus Jaga Bond Market agar Tekanan Rupiah Tak Makin Dalam

Denon menilai aturan baru itu akan membantu maskapai menyesuaikan harga tiket di tengah lonjakan biaya operasional.

“Dengan aturan yang baru yang lebih fleksibel tersebut, diharapkan dapat memudahkan maskapai dalam menetapkan fuel surcharge dan harga tiket. Hal tersebut juga akan membuat masyarakat mendapatkan harga tiket yang lebih fleksibel sehingga industri penerbangan dapat lebih berkembang dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

Tag:  #rupiah #melemah #begini #dampaknya #harga #tiket #pesawat