Menakar Potensi Danantara Pangkas Inefisiensi BUMN

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dinilai bukan sekadar reorganisasi lembaga negara.

Kehadiran Danantara disebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk membenahi pengelolaan aset nasional sekaligus merapikan struktur badan usaha milik negara (BUMN) agar lebih efisien dan kompetitif.

Pandangan itu muncul dalam Debat Publik bertajuk Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal melalui forum Akbar Faizal Uncensored (AFU) akhir pekan lalu.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menilai Danantara menjadi instrumen strategis untuk memperkuat arsitektur ekonomi nasional melalui restrukturisasi investasi dan aset BUMN.

Dengan total aset gabungan yang disebut mencapai Rp 1.650 triliun, Danantara dinilai memiliki kapasitas besar menjadi mesin investasi nasional baru.

“Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” kata Rizal dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Baca juga: Saham GoTo Diborong Danantara, Kepemilikan Masih di Bawah 1 Persen

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai kehadiran Danantara menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan ribuan entitas BUMN ke dalam satu kekuatan ekonomi nasional yang lebih produktif dan mampu bersaing secara global.

“Keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada keberanian pengelola menutup pintu bagi diskresi politik yang merusak,” ujar Awalil.

Awalil mengatakan publik membutuhkan bukti nyata berupa keterbukaan data, laporan keuangan, hingga proyek definitif agar kepercayaan investor terhadap Danantara dapat tumbuh.

“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi. Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menilai restrukturisasi melalui Danantara tetap harus memperhatikan aspek akuntabilitas fiskal agar tidak menimbulkan kekosongan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Menurut Syakir, pengalihan dividen BUMN ke kas Danantara perlu diimbangi peningkatan kinerja perusahaan negara secara signifikan agar manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat.

“Pengalihan dividen dari BUMN ke kas BPI Danantara harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang eksponensial agar masyarakat tidak merasa kehilangan manfaat publik yang biasanya disalurkan melalui APBN,” ujar Syakir.

Baca juga: Percepat Penanganan Pelintasan Sebidang, KAI Gandeng Danantara hingga KNKT

Syakir juga mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap Danantara yang berada langsung di bawah Presiden.

“Keberanian pemerintah dalam membentuk BPI Danantara harus dibarengi dengan keberanian untuk membuka diri terhadap pengawasan publik yang lebih ketat,” katanya.

Ia menilai desain kelembagaan Danantara tetap perlu dikawal agar tidak menutup ruang transparansi.

“Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang,” ujarnya.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai restrukturisasi melalui Danantara dapat mengurangi tumpang tindih unit usaha BUMN yang selama ini memicu inefisiensi.

Menurut Wijayanto, banyak perusahaan negara memiliki anak usaha di sektor serupa, mulai dari logistik, properti, hingga perhotelan. Kondisi itu membuat perusahaan negara saling bersaing dan menekan produktivitas.

“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN, dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara,” ujar Wijayanto.

Para narasumber dalam forum tersebut sepakat transparansi menjadi syarat utama keberhasilan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) nasional.

Pengelolaan profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis juga dinilai penting agar restrukturisasi BUMN benar-benar menghasilkan efisiensi dan meningkatkan daya saing.

Saat ini Danantara disebut tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi pengelolaan aset negara.

Langkah itu diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 persen dan menghemat biaya operasional sampai Rp 60 triliun per tahun.

Efisiensi tersebut diharapkan memperkuat pembiayaan proyek strategis nasional, mulai dari ketahanan energi hingga sektor pangan, tanpa bergantung penuh pada suntikan modal negara.

Tag:  #menakar #potensi #danantara #pangkas #inefisiensi #bumn