Membaca Ulang Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

RILIS Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2026, yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I-2026, sekilas memberi sinyal optimisme.

Angka ini dibaca bahwa PDB Triwulan I-2026 lebih tinggi 5,61 persen dibanding PDB Triwulan I-2025. Pertumbuhan ini ditunjang oleh lonjakan konsumsi pemerintah serta aktivitas musiman seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Dari perspektif struktural, pertumbuhan yang sehat seharusnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, investasi swasta (PMTB), dan ekspor yang kompetitif.

Namun, data BPS menunjukkan bahwa ekspor justru tumbuh rendah, sementara ketergantungan pada konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah, masih dominan.

Ketika konsumsi pemerintah menjadi motor utama, muncul risiko “crowding out” terhadap sektor swasta, terutama jika ruang fiskal semakin terbatas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui konferensi pers APBNKITA, dengan cepat menangkap sinyal BPS, dan membangun narasi bahwa ekonomi nasional berada dalam jalur ekspansi.

Namun, di balik angka agregat tersebut, muncul pertanyaan: apakah pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi, atau justru bersifat sementara dan artifisial?

Baca juga: Tumbuh 5,61 Persen: Ekonomi Indonesia Kuat atau Sekadar Terlihat Kuat?

Jika ditelisik lebih dalam, struktur pertumbuhan triwulan I-2026 menunjukkan dominasi faktor-faktor non-struktural.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi, mencapai 21,81 persen (y-on-y). Lonjakan ini tidak dapat dilepaskan dari akselerasi belanja negara, termasuk belanja gaji ke-14 atau THR, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai intervensi sosial seperti belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Percepatan belanja pemerintah dilakukan pada Triwulan I-2026, di mana Menteri Keuangan telah mendorong kementerian/lembaga mempercepat belanja pemerintah pada triwulan I-2026, dengan peringatan bahwa sisa anggaran yang belum dikontrakkan akan dipindahkan ke pos anggaran direktif presiden.

Sepertinya peringatan ini berhasil mempercepat belanja pemerintah pada Triwulan I-2026.

Di saat yang sama, momentum musiman, terutama pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan peningkatan konsumsi selama Ramadhan dan Lebaran, turut mendorong daya beli masyarakat secara temporer, dan berkontribusi mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen (y-o-y).

Pembangunan puluhan ribu SPPG oleh sektor privat dan Investasi Koperasi Desa Merah Putih baru pada Triwulan I-2026 juga berperan menaikkan PMTB 5,96 persen.

Hal itu mendorong pertumbuhan kuartal pertama, tetapi tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kapasitas produksi jangka panjang atau belum dapat didefinisikan sebagai refleksi kuatnya fundamental ekonomi, karena banyak ditunjang oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga musiman (Ramadhan dan Lebaran), serta PMTB yang artifisial seperti pembangunan aset dapur SPPG oleh sektor privat.

Indikasi lain yang perlu dicermati adalah kontraksi ekonomi secara kuartalan (q-to-q) sebesar 0,77 persen. Ekonomi di triwulan I-2026 kontraksi atau menurun sebesar 0,77 persen dibandingkan triwulan IV-2025.

Hal itu menunjukkan bahwa secara momentum, aktivitas ekonomi triwulan I-2026 justru melemah dibanding triwulan sebelumnya (triwulan IV-2025).

Dalam banyak kasus, kontraksi q-to-q pada awal tahun memang lazim terjadi. Namun, dalam konteks saat ini, hal tersebut memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan y-on-y lebih banyak ditopang oleh basis pembanding dan stimulus jangka pendek (percepatan realisasi belanja pemerintah), bukan oleh ekspansi ekonomi riil yang berkelanjutan.

Lebih jauh, terdapat sejumlah risiko yang belum sepenuhnya tercermin dalam data triwulan I-2026.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 17.400 per dolar AS, serta depresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama seperti yuan China, dolar Singapura, dan dolar Australia, menjadi indikator tekanan eksternal yang nyata.

Namun, dampak penuh dari pelemahan ini, terutama terhadap inflasi impor dan biaya produksi, belum sepenuhnya terasa pada kuartal pertama.

Baca juga: Membatasi Restitusi di Tengah Tekanan APBN

Kenaikan harga energi global yang dipicu eskalasi konflik geopolitik pada 28 Februari 2026, serta penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi pada April 2026, juga belum masuk dalam perhitungan kinerja ekonomi triwulan I-2026.

Dengan kata lain, sebagian tekanan ekonomi masih “tertidur” dan berpotensi muncul pada kuartal-kuartal berikutnya.

Di sisi pasar keuangan, volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung melemah juga mengindikasikan adanya kehati-hatian pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik.

Pasar keuangan sering kali menjadi “leading indicator”, sehingga pelemahan ini patut dibaca sebagai sinyal bahwa investor belum sepenuhnya yakin terhadap kualitas pertumbuhan yang terjadi.

Dominasi Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari 57 persen terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan bahwa transformasi struktural dan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah.

Tanpa diversifikasi basis ekonomi antarwilayah, pertumbuhan nasional akan tetap rentan terhadap guncangan yang terpusat di wilayah tertentu.

Dalam kerangka teori ekonomi, kondisi ini dapat dibaca sebagai pertumbuhan yang bersifat “demand-driven” jangka pendek, bukan “supply-side driven growth” yang berkelanjutan.

Pertumbuhan yang terlalu bergantung pada stimulus fiskal dan konsumsi musiman cenderung tidak tahan terhadap shock eksternal. Ketika stimulus mereda atau tekanan global meningkat, laju pertumbuhan berpotensi melambat secara signifikan.

Bagaimana kemampuan pengeluaran Pemerintah pada triwulan II-IV 2026, di tengah keterbatasan pembiayaan APBN?

Defisit APBN Triwulan I-2026 tercatat sebesar Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026, setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, pemerintah menghadapi dorongan kenaikan yield Surat Berharga Negara di tengah penguatan dolar AS terhadap rupiah, mengingat investor SBN yang didominasi oleh investor Amerika Serikat atau proxy-nya di dalam negeri.

Sehingga wacana menawarkan government bonds ke China dan negara-negara BRICS dapat menjadi alternatif.

Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar sekunder hingga mencapai sekitar Rp 120 triliun.

Di sini berarti Bank Indonesia telah menjalankan burden sharing sebagai bagian dari penguatan sumber daya domestik dalam membiayai defisit APBN.

Berdasarkan pola dorongan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026, yang dominan di-stimulus oleh percepatan belanja pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II, III, dan IV-2026 juga diprediksi akan berpola sama.

Baca juga: Matematika Bisnis Koperasi Desa Merah Putih: Bertahan atau Sekadar Papan Nama?

Apabila APBN mampu menggali pembiayaan dan penguatan basis penerimaan perpajakan, termasuk pembatasan restitusi pajak, yang baru-baru ini ditetapkan Menteri Keuangan, maka pertumbuhan triwulan selanjutnya masih bisa terkendali pada angka 5 persen.

Meskipun mungkin tetap lebih rendah daripada prediksi Menteri Keuangan sebesar 5,7 persen bahkan 6 persen. Namun, hal itu dapat terjadi apabila penerimaan perpajakan sesuai skenario target, yang berarti ekonomi dalam kondisi yang tidak terpengaruh kenaikan harga komoditas energi (cateris paribus).

Dengan demikian, angka 5,61 persen tidak boleh dibaca secara simplistik sebagai bukti kekuatan fundamental ekonomi.

Justru, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, melalui peningkatan produktivitas, penguatan sektor industri, stabilisasi nilai tukar, dan perbaikan iklim investasi; tidak hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah dan faktor musiman konsumsi rumah tangga.

Tag:  #membaca #ulang #pertumbuhan #ekonomi #persen