PNM Jadi Bank UMKM: Tantangan Perbankan Mengungkit Ekonomi Rakyat

RENCANA pemerintah mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan mentransformasikannya menjadi bank khusus UMKM merupakan salah satu gagasan kebijakan paling strategis dalam lanskap keuangan nasional saat ini.

Usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar PNM menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus tumbuh menjadi bank UMKM dengan suntikan dana bergulir sekitar Rp40 triliun per tahun bukan sekadar perubahan kelembagaan, tetapi momentum untuk membangun ulang arsitektur pembiayaan ekonomi rakyat.

Bank UMKM ditargetkan dapat membangun modal hingga Rp 200 triliun dalam empat hingga lima tahun.

Di balik gagasan tersebut, pertanyaan mendasarnya bukan apakah PNM dapat menjadi bank besar, melainkan bagaimana reposisi BPR, BPRS, dan bank umum dalam ekosistem pembiayaan UMKM nasional.

Indonesia sesungguhnya tidak membutuhkan sekadar bank baru, tetapi membutuhkan sistem pembiayaan berlapis yang mampu mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan.

UMKM tetap menjadi jantung ekonomi Indonesia. Data resmi menunjukkan sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, dan terdiri dari lebih dari 65 juta unit usaha.

Baca juga: PNM Jadi Bank UMKM: Lompatan Besar atau Tambal Sulam Baru?

Angka ini menegaskan bahwa pembiayaan UMKM bukan sekadar isu perbankan, tetapi menyangkut strategi pertumbuhan nasional, stabilitas sosial, dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan, dan volatilitas harga energi, ketahanan ekonomi Indonesia sangat bertumpu pada daya tahan UMKM.

Karena itu, pembentukan bank UMKM dari transformasi PNM menjadi sangat relevan, terutama ketika efektivitas skema KUR selama ini masih dipertanyakan, meski subsidi bunga telah mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Bank UMKM Penguat Ekosistem

Lahirnya bank UMKM tidak boleh dimaknai sebagai pengganti peran BPR dan bank umum. Justru sebaliknya, bank UMKM harus ditempatkan sebagai apex institution yang memperkuat keseluruhan ekosistem pembiayaan rakyat.

Selama ini, bank umum menjadi tulang punggung penyaluran KUR berkat modal besar, jaringan nasional, dan sistem manajemen risiko yang lebih matang. Namun, bank umum umumnya lebih efektif melayani UMKM yang telah relatif bankable.

Sementara itu, BPR dan BPRS memiliki keunggulan khas yang tidak mudah digantikan, yakni kedekatan dengan ekonomi lokal.

BPR mengenal nasabah bukan hanya melalui laporan keuangan, tetapi juga karakter, reputasi, dan jaringan sosial komunitasnya. Di banyak daerah, justru BPR yang paling memahami pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Dari sisi struktur industri, total aset BPR dan BPRS per 2025 mencapai sekitar Rp 228,36 triliun, tumbuh sekitar 5,31 persen secara tahunan.

Dibanding aset bank umum nasional yang mencapai ribuan triliun rupiah, angka ini memang lebih kecil, tapi perannya sangat strategis sebagai lokomotif ekonomi daerah.

Karena itu, bank UMKM idealnya menjadi pusat pendanaan, penguatan likuiditas, dan platform pendampingan, sementara BPR menjadi ujung tombak distribusi pembiayaan di tingkat daerah.

Baca juga: Wacana War Tiket: Haji Bukan Ajang Adu Cepat

UMKM yang sedang bertumbuh membutuhkan pembiayaan berbeda. Ketika usaha mulai naik kelas, kebutuhan tidak lagi terbatas pada modal kerja kecil, tetapi juga supply chain financing, cash management, trade finance, pembayaran digital, hingga akses ekspor. Di sinilah bank umum memegang peran yang sangat strategis.

Struktur ideal pembiayaan UMKM ke depan perlu dibangun secara bertingkat: bank UMKM (eks PNM) sebagai pusat pembiayaan dan pendampingan nasional, BPR/BPRS sebagai distributor ultra mikro dan mikro berbasis komunitas, serta bank umum sebagai pengungkit scale-up dan ekspansi usaha.

Model seperti ini jauh lebih sehat dibanding pendekatan yang tersentralisasi.

Belajar dari Pengalaman Global

Penguatan bank khusus UMKM bukanlah gagasan baru. Korea Selatan memiliki Korea Development Bank (KDB) dengan total aset sekitar 247,6 miliar dollar AS sebagai mesin pengungkit industrialisasi dan pembiayaan perusahaan menengah.

Malaysia juga memiliki SME Bank Malaysia yang fokus pada pembiayaan, advisory, dan penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah.

Pelajaran dari kedua negara tersebut sangat jelas: bank khusus UMKM harus menjadi mesin transformasi usaha, bukan sekadar lembaga penyalur kredit bersubsidi.

Indonesia bahkan memiliki potensi yang lebih besar. Dengan basis UMKM lebih dari 65 juta unit, prospek pengungkit ekonominya sangat besar jika pembiayaan mampu diintegrasikan dengan pendampingan dan akses pasar.

Kelebihan terbesar PNM selama ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi pendampingan. Program Mekaar telah menjangkau lebih dari 16 juta nasabah, terutama perempuan pelaku usaha ultra mikro. Ruh inilah yang tidak boleh hilang.

Bank UMKM harus bergerak dari sekadar lembaga kredit menjadi rumah besar bagi UMKM Indonesia, yang menyediakan pembiayaan murah, mentoring, pelatihan, digital onboarding, penjaminan kredit, hingga fasilitasi akses pasar dan ekspor.

Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya bank, tetapi ekosistem transformasi usaha nasional.

Baca juga: Gaji Ke-13 ASN: Hak Wajar di Tengah Fiskal Ketat

Transformasi PNM menjadi bank UMKM adalah momentum penting untuk memperkuat arsitektur pembiayaan ekonomi rakyat.

Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh besarnya modal semata, melainkan oleh kemampuan membangun sinergi antara bank UMKM, BPR/BPRS, dan bank umum.

Jangan sampai lahirnya bank UMKM baru justru meminggirkan lembaga yang selama ini paling dekat dengan rakyat.

Pada akhirnya, masa depan pertumbuhan nasional akan sangat ditentukan oleh seberapa serius kita membangun ekosistem yang mampu membawa UMKM naik kelas, naik daya saing, dan naik kontribusi terhadap ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Tag:  #jadi #bank #umkm #tantangan #perbankan #mengungkit #ekonomi #rakyat