Independensi Bank Indonesia dan Ujian Kenegarawanan Prabowo

BANK Indonesia adalah institusi yang bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya terasa di setiap rumah tangga.

Dari kebijakan suku bunga hingga stabilitas nilai tukar, keputusan yang diambil bank sentral menentukan daya beli rakyat, iklim investasi, dan kredibilitas ekonomi nasional.

Karena itu, independensi Bank Indonesia bukanlah sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi kepercayaan yang menopang stabilitas ekonomi Indonesia.

Belakangan, perhatian publik tertuju pada munculnya nama Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Diskursus yang mengiringinya berkembang cepat, terutama karena fakta bahwa Thomas adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, isu yang dibicarakan publik tidak lagi berhenti pada soal kompetensi, melainkan bergerak ke wilayah yang lebih sensitif: potensi konflik kepentingan dan persepsi melemahnya independensi bank sentral.

Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk mengadili individu. Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak mengabdi sesuai kapasitasnya.

Namun, dalam negara demokrasi modern, terutama dalam pengelolaan lembaga strategis seperti bank sentral, terdapat standar etik dan kehati-hatian yang melampaui sekadar kepatuhan prosedural. Di sinilah diskursus ini menemukan relevansinya.

Bank sentral dan kepercayaan yang rapuh

Kepercayaan terhadap bank sentral adalah aset yang tidak terlihat, tetapi nilainya sangat mahal. Ia dibangun perlahan, melalui konsistensi kebijakan, disiplin institusional, dan jarak yang jelas dari kekuasaan politik.

Namun, kepercayaan itu juga mudah terkikis ketika muncul keraguan, sekecil apa pun, tentang independensi pengambil keputusan.

Dalam sejarah ekonomi global, banyak krisis bermula bukan dari angka-angka fundamental yang buruk, melainkan dari hilangnya kepercayaan.

Ketika publik dan pasar mulai mempertanyakan independensi bank sentral, reaksi berantai sering kali tak terhindarkan: tekanan nilai tukar, kenaikan biaya utang, hingga menurunnya minat investasi jangka panjang.

Karena itu, bank sentral lazimnya ditempatkan dalam “ruang steril”, jauh dari hiruk-pikuk politik dan relasi kekuasaan.

Konflik kepentingan kerap disalahartikan sebagai tudingan niat buruk. Padahal, dalam tata kelola modern, konflik kepentingan dipahami sebagai risiko struktural yang harus dicegah dan dikelola.

Risiko ini muncul bukan hanya ketika terjadi intervensi nyata, tetapi juga ketika terdapat potensi pengaruh atau persepsi publik bahwa pengaruh itu mungkin terjadi.

Dalam konteks bank sentral, konflik berbasis persepsi bahkan sering dianggap lebih berbahaya daripada konflik aktual.

Sebab kebijakan moneter bekerja melalui ekspektasi. Jika ekspektasi publik terganggu, maka efektivitas kebijakan pun melemah.

Hubungan keluarga antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pejabat bank sentral, betapapun profesionalnya kedua belah pihak, menciptakan ruang abu-abu yang sulit dihindari.

Bukan karena adanya niat intervensi, tetapi karena hilangnya jarak simbolik yang selama ini menjadi penopang kepercayaan.

Negara modern dibangun di atas prinsip impersonalitas kekuasaan. Artinya, keputusan publik seharusnya lahir dari mekanisme institusional, bukan relasi personal.

Prinsip ini menjadi semakin penting ketika menyangkut lembaga yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi.

Dalam banyak demokrasi matang, pemimpin justru memilih untuk menjaga jarak tegas antara keluarga dan jabatan strategis negara. Bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena kesadaran bahwa institusi harus dilindungi dari beban persepsi.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, berada pada kategori lembaga yang menuntut standar kehati-hatian tertinggi. Setiap celah persepsi bisa berkembang menjadi pertanyaan serius di mata publik dan pasar.

Pasar sebagai cermin kegelisahan

Reaksi pasar terhadap isu ini seharusnya dibaca dengan kepala dingin. Pasar tidak menilai niat, melainkan membaca sinyal. Dan sinyal yang terbaca adalah kemungkinan tergerusnya independensi bank sentral, sekecil apa pun peluangnya.

Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap preseden. Jika preseden bahwa relasi keluarga dengan pusat kekuasaan dapat masuk ke lingkar inti kebijakan moneter dibiarkan tanpa penjelasan etik yang kuat, maka risiko jangka panjangnya patut diperhitungkan.

Dalam ekonomi, kehati-hatian sering kali jauh lebih murah daripada koreksi setelah kepercayaan terlanjur menurun.

Presiden Prabowo Subianto kini berada pada persimpangan penting. Sebagai presiden, ia tentu memiliki kewenangan konstitusional. Namun sebagai pemimpin bangsa, ia juga memikul tanggung jawab untuk menjaga marwah institusi negara.

Justru karena adanya relasi keluarga itulah, publik menaruh harapan lebih besar pada sikap Presiden. Harapan agar ia mampu menunjukkan bahwa kepentingan institusi negara berada di atas kepentingan personal, betapapun dekatnya relasi tersebut.

Kenegarawanan tidak selalu ditunjukkan melalui keputusan besar yang heroik. Terkadang, ia justru tampak dalam keputusan untuk menahan diri, demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas jangka panjang.

Menjaga jarak antara keluarga dan jabatan strategis negara bukan berarti menutup ruang pengabdian. Sebaliknya, itu adalah bentuk perlindungan bagi semua pihak.

Tanpa jarak tersebut, setiap kebijakan Bank Indonesia berisiko terus-menerus dibaca melalui kacamata politik dan relasi personal.

Hal ini tidak adil bagi institusi, dan juga tidak adil bagi individu yang bersangkutan. Beban kecurigaan yang terus melekat justru dapat menggerus efektivitas kerja dan kredibilitas pribadi.

Di banyak negara, pemimpin yang berani mengambil langkah ini justru dikenang sebagai penjaga institusi, bukan sebagai penguasa yang memanfaatkan kedekatan personal.

Masih tersedia jalan yang elegan dan bermartabat. Presiden dapat memastikan bahwa jabatan strategis di Bank Indonesia diisi oleh figur yang sepenuhnya bebas dari relasi personal dengan kekuasaan.

Ia juga dapat mengirim pesan kuat bahwa standar etik untuk bank sentral berada satu tingkat di atas standar lembaga publik lainnya. Prabowo bisa menarik atau mengkoreksi surat presiden (surpres) tentang pencalonan Thomas.

Langkah semacam ini tidak akan melemahkan pemerintahan. Justru sebaliknya, ia akan memperkuat legitimasi kepemimpinan dan menegaskan komitmen terhadap tata kelola yang baik.

Dalam dunia yang semakin terintegrasi secara ekonomi, sinyal komitmen terhadap independensi moneter memiliki nilai strategis yang sangat besar.

Bank Indonesia bukan milik satu rezim, satu presiden, atau satu keluarga. Ia adalah institusi negara yang harus berdiri kokoh melampaui zaman.

Keputusan hari ini akan menjadi preseden bagi masa depan, apakah kita memilih kehati-hatian institusional, atau membiarkan ruang abu-abu menggerus kepercayaan secara perlahan.

Publik berharap Presiden Prabowo Subianto memilih jalan kenegarawanan. Jalan yang mungkin tidak paling mudah, tetapi paling bermartabat. Sebab pada akhirnya, negara selalu lebih besar daripada relasi apa pun di dalamnya.

Tag:  #independensi #bank #indonesia #ujian #kenegarawanan #prabowo