PII Ingatkan Dampak Ekonomi Cuaca Ekstrem, Jalur Evakuasi Jadi Kunci Mitigasi

Curah hujan tinggi yang diperkirakan menyelimuti Pulau Jawa sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 kembali menempatkan risiko bencana hidrometeorologi sebagai perhatian utama pemerintah daerah.

Selain ancaman terhadap keselamatan publik, potensi banjir dan tanah longsor juga membawa implikasi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari gangguan aktivitas produksi, distribusi logistik, hingga beban pembiayaan pemulihan pascabencana.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai, kesiapan jalur evakuasi dan fasilitas pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana (PRB) yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi daerah.

Pemprov Jateng Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat meninjau lokasi longsor di pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Selasa, (13/1/2026).

Ketua Badan Kebencanaan dan Perubahan Iklim (BKPI) PII Wayan Sengara mengatakan, penyelamatan dan keselamatan publik merupakan prioritas utama dalam PRB.

Dalam konteks ekonomi, kesiapan ini berperan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat terhentinya aktivitas masyarakat dan dunia usaha saat bencana terjadi.

“Salah satu komponen dalam PRB ini adalah penyelamatan publik saat darurat, berupa penyediaan jalur evakuasi dan fasilitas evakuasinya, misalnya untuk kejadian banjir, longsor, gempa, ataupun tsunami,” kata Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Risiko cuaca ekstrem dan dampaknya ke aktivitas ekonomi

Sepanjang musim penghujan akhir 2025 hingga awal 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan informasi mengenai potensi hujan lebat, siklon, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Kondisi cuaca ekstrem ini berisiko memicu banjir bandang dan tanah longsor, terutama di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi.

Warga sekitar Ilustrasi banjir di Kabupaten Jepara Sabtu (10/1/2026).

Dalam pengalaman bencana sebelumnya, banjir dan longsor kerap menimbulkan gangguan pada sektor ekonomi lokal. Akses jalan terputus, kawasan industri terendam, serta distribusi bahan pangan dan energi terganggu.

Di tingkat rumah tangga, bencana menyebabkan hilangnya sumber pendapatan sementara hingga meningkatnya pengeluaran untuk perbaikan hunian.

Wayan, yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), menekankan pengurangan risiko bencana dan rencana manajemen bencana di Indonesia perlu berbasis pemetaan bahaya (hazards) dan tingkat risikonya.

“Pemetaan ini diharapkan tersedia dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan BPBD. Untuk PRB dan penanganan rencana manajemen ke depannya, salah satu bentuk penyelamatan publiknya adalah penyiapan ruang-ruang terbuka dan fasilitas jalur evakuasi dan fasilitas bangunan evakuasinya,” ujar Wayan.

Menurut dia, kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi perlu memiliki fasilitas evakuasi yang memadai dan disosialisasikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak.

Ketersediaan infrastruktur ini dinilai dapat menekan biaya sosial dan ekonomi akibat bencana, karena proses evakuasi yang cepat dan terorganisasi mengurangi korban serta kerusakan lanjutan.

Infrastruktur evakuasi sebagai investasi publik

PII memandang jalur dan bangunan evakuasi sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional dan daerah.

Dalam perspektif ekonomi, pendekatan ini menempatkan infrastruktur evakuasi bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi aset produktif dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

“Fasilitas perlindungan untuk evakuasi dalam bentuk jalur evakuasi dan bangunan (post disaster buildings) ini hendaknya menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti halnya pembangunan jenis infrastruktur lainnya,” terang Wayan.

Warga setempat Ruas jalan Tempur-Kaliombo tertutup material longsor usai hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Jepara

Ia menambahkan, fasilitas evakuasi idealnya dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenis potensi bencana yang ada di suatu wilayah.

Dengan pendekatan multifungsi, pembangunan fasilitas tersebut dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dan pemanfaatan ruang, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan dan kapasitas fiskal.

Namun, Wayan juga mengakui tidak semua daerah saat ini memiliki kemampuan untuk segera menyiapkan jalur dan bangunan evakuasi. Dalam kondisi tersebut, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko.

“Pada keadaan di mana jalur dan bangunan evakuasi tidak atau belum tersedia, mungkin pemerintah belum bisa menyiapkannya, maka masyarakat diharapkan dapat bersiap siaga terhadap potensi bencana yang telah diperkirakan dan diberi peringatan oleh BMKG dan pemerintah,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi jalur dan tempat evakuasi berbasis komunitas setempat.

Dari sisi ekonomi lokal, penguatan kapasitas komunitas ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat dan mempercepat pemulihan aktivitas pascabencana.

Perubahan iklim dan beban ekonomi jangka panjang

Ahli kebencanaan dan kegunungapian yang juga Anggota BKPI-PII Surono menilai curah hujan di atas normal yang diprediksi BMKG meliputi seluruh Pulau Jawa merupakan manifestasi perubahan iklim.

Fenomena ini, menurut dia, berpotensi menimbulkan dampak berantai jika tidak diantisipasi secara sistematis.

“Perubahan iklim ini yang harus diantisipasi, kalau tidak dampaknya bisa ke mana-mana. Hanya dua pilihannya: mitigasi dan adaptasi,” kata Surono.

Dalam konteks mitigasi, dia menekankan pentingnya pemerintah dan masyarakat untuk terus menyermati prakiraan cuaca dari BMKG agar dapat mengambil langkah antisipatif.

SHUTTERSTOCK/SEPP PHOTOGRAPHY Dampak perubahan iklim.

Informasi cuaca yang dimanfaatkan secara tepat waktu dinilai dapat mengurangi kerugian ekonomi, misalnya dengan penyesuaian jadwal produksi pertanian, distribusi barang, dan aktivitas konstruksi.

Langkah mitigasi berikutnya adalah penyediaan peta kerawanan bencana dan peta geologi oleh pemerintah daerah.

Peta tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah rawan longsor dan banjir bandang, sehingga penyiapan jalur evakuasi dan penataan ruang dapat dilakukan secara lebih spesifik.

“Longsor itu terjadi karena dua hal, gempa atau hujan lebat. Ketika curah hujan di atas normal, maka wilayah yang dipetakan sebagai rawan longsor harus diwaspadai, dan disampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati,” ujar dia.

Menurut Surono, kepemilikan peta rawan bencana dan peta geologi yang akurat memungkinkan pemerintah daerah mengantisipasi wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Dengan demikian, penyiapan jalur-jalur evakuasi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung efisiensi belanja daerah karena pembangunan infrastruktur difokuskan pada area berisiko tinggi.

Dalam jangka panjang, pendekatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penguatan infrastruktur evakuasi dinilai berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi regional.

Daerah yang lebih siap menghadapi bencana cenderung memiliki risiko gangguan ekonomi yang lebih rendah, sehingga lebih menarik bagi aktivitas investasi dan usaha produktif.

Tag:  #ingatkan #dampak #ekonomi #cuaca #ekstrem #jalur #evakuasi #jadi #kunci #mitigasi