Pertumbuhan Ekonomi Tinggi atau 2045 Tinggal Janji

SEJUMLAH ekonom Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada di kisaran 5–5,4 persen, bahkan sebagian menilai lajunya akan stabil seperti 2025.

Angka ini kerap dibaca sebagai kabar baik karena mencerminkan stabilitas makro yang terjaga, sejalan dengan pandangan bahwa stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan jangka panjang (Blanchard, 2017).

Namun, dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas yang terlalu lama berada di level moderat justru berisiko menahan transformasi struktural, sebagaimana diperingatkan dalam literatur middle income trap dan growth acceleration (Gill & Kharas, 2007).

Pertanyaannya menjadi tidak nyaman, tetapi mendasar: apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia Maju 2045 tanpa pernah mengalami fase pertumbuhan ekonomi tinggi?

Kelemahan struktural Indonesia

Pertumbuhan di kisaran 5 persen menunjukkan bahwa mesin lama ekonomi Indonesia masih bekerja, tetapi belum melahirkan mesin baru.

Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga menjaga daya tahan ekonomi, tapi lemah mendorong akselerasi nilai tambah, sebagaimana dikritik dalam pendekatan demand-driven growth (Mazzucato, 2018).

Kontribusi produktivitas dan teknologi terhadap pertumbuhan masih terbatas, tercermin dari rendahnya total factor productivity growth dibanding negara Asia Timur lain (OECD, 2023).

Kelemahan lain terletak pada fragmentasi kebijakan lintas sektor dan lintas daerah. Indonesia tidak kekurangan strategi, tetapi sering kehilangan konsistensi eksekusi akibat ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan, persoalan klasik yang dibahas dalam teori institutional capacity (Acemoglu & Robinson, 2012).

Regulasi yang berlapis memperpanjang time to invest, sehingga momentum global kerap terlewat. Stabilitas pun berubah menjadi zona nyaman, bukan landasan akselerasi.

Vietnam dan logika akselerasi pertumbuhan

Berbeda dengan Indonesia, Vietnam mampu mencatat pertumbuhan di atas 8 persen pada 2025. Capaian ini konsisten dengan strategi export-led industrialization yang menjadi resep pertumbuhan cepat Asia Timur (Amsden, 1989).

Vietnam menjadikan manufaktur berorientasi ekspor sebagai tulang punggung ekonomi, sehingga pemulihan permintaan global langsung diterjemahkan menjadi ekspansi output dan lapangan kerja, sesuai konsep global value chains (Gereffi, 2018).

Keunggulan Vietnam bukan semata pada besaran investasi, melainkan pada orkestrasi kebijakan.

Negara berperan sebagai strategic coordinator, memastikan investasi membawa transfer teknologi, keterkaitan industri lokal, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam teori developmental state (Johnson, 1982).

Pertumbuhan tinggi terjadi karena investasi, ekspor, dan produktivitas bergerak serempak dalam satu arah kebijakan.

Indonesia tidak bisa dan tidak perlu menyalin Vietnam secara mentah. Struktur ekonomi Indonesia jauh lebih besar, lebih beragam, dan lebih terdesentralisasi, sehingga pendekatan kebijakan harus kontekstual, sejalan dengan gagasan context-specific development (Rodrik, 2008).

Namun, Indonesia memiliki keunggulan strategis yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendorong pertumbuhan tinggi.

Pasar domestik yang besar merupakan bantalan sekaligus springboard bagi industrialisasi, sebagaimana ditegaskan dalam teori big push (Rosenstein-Rodan, 1943).

Kekayaan sumber daya alam membuka peluang penghiliran bernilai tambah tinggi, asalkan diteruskan ke manufaktur lanjutan dan ekspor, sesuai konsep structural transformation (Chenery, 1979).

Bonus demografi berpotensi menjadi mesin produktivitas jika pendidikan vokasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, sebagaimana ditekankan dalam teori human capital (Becker, 1993).

Masalahnya bukan ketiadaan keunggulan, melainkan ketiadaan keberanian mengorkestrasikannya secara fokus dan terpadu.

Di sinilah peran kolaborasi antarkementerian dan lembaga menjadi penentu. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin lahir dari kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan whole-of-government (OECD, 2015).

Industrialisasi berbasis ekspor, misalnya, menuntut orkestrasi antara kementerian perindustrian, perdagangan, keuangan, pendidikan, dan investasi dalam satu peta jalan yang sama, sesuai konsep policy coherence for development (UNDP, 2018).

Tanpa koordinasi yang kuat, insentif fiskal tidak selaras dengan kebutuhan industri, pendidikan vokasi tidak sinkron dengan permintaan pasar kerja, dan infrastruktur tidak tepat sasaran.

Vietnam menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi lahir ketika negara bertindak sebagai dirigen, bukan sekadar regulator.

Indonesia membutuhkan mekanisme kolaborasi lintas kementerian yang berorientasi pada outcome, bukan sekadar rapat koordinasi, sebagaimana disarankan dalam teori results-based governance (World Bank, 2020).

Literatur pembangunan sepakat bahwa pertumbuhan tinggi tidak harus permanen, tetapi harus pernah terjadi (Rodrik, 2013).

Indonesia tidak dituntut tumbuh 8 persen setiap tahun. Namun, tanpa satu dekade pertumbuhan di kisaran 6,5–7,5 persen, jarak menuju negara maju akan sulit dikejar, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kualitas pekerjaan (World Bank, 2020).

Bertahan di 5 persen memang aman, tetapi terlalu aman untuk ambisi besar. Vietnam menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi adalah hasil keberanian memilih fokus dan disiplin menjalankannya.

Indonesia memiliki stabilitas, pasar, dan sumber daya yang lebih besar. Tantangannya adalah mengubah stabilitas menjadi landasan akselerasi melalui kolaborasi negara yang nyata, bukan sekadar jargon koordinasi.

Tanpa keberanian memasuki fase pertumbuhan ekonomi tinggi yang terencana dan terorkestrasi, Indonesia Maju 2045 berisiko tinggal janji yang terus diulang.

Tag:  #pertumbuhan #ekonomi #tinggi #atau #2045 #tinggal #janji