Kata Pengusaha, Ini 6 PR Pemerintah untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen pada 2026 masih terbuka untuk dicapai.

Namun, dunia usaha memandang capaian tersebut perlu disikapi secara realistis dan penuh kehati-hatian.

Ajib mengatakan, optimisme Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dorongan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen patut diapresiasi, terutama melalui rencana percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun serta penguatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan pada Rabu (31/12/2025).

“Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen perlu kita apresiasi dan didukung dengan upaya konkret, terutama kemudahan regulasi yang akan didorong pemerintah,” ujar Ajib dalam keterangannya pada Jumat (2/1/2026).

Namun demikian, ia mencatat bahwa pemerintah bersama DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 masih menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen. 

Sementara itu, pelaku usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,0 sampai 5,4 persen.

6 hal yang harus dilakukan pemerintah untuk kejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen menurut Apindo

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 2026 bergerak secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, Ajib menekankan setidaknya terdapat enam prasyarat strategis yang harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menilai seluruh kebijakan pemerintah seharusnya bermuara pada peningkatan penyerapan tenaga kerja formal.

canva.com ilustrasi pekerja.

Investasi perlu diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sekaligus mencegah pola investasi turnkey, terutama di level pekerjaan dasar, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara konsisten.

Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Tahun 2025 dinilai sebagai fase transisi menuju kebijakan fiskal yang lebih pro pertumbuhan. 

Namun, ruang fiskal yang sempit, potensi shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN menjadi tantangan yang harus diatasi. 

"Pemerintah perlu mengedepankan prinsip collect more, spending better, sementara kebijakan moneter tetap menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen," jelasnya.

Ketiga, efisiensi biaya usaha secara universal. Agenda ini mencakup pemangkasan biaya kepatuhan, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.

Lalu keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Ajib menekankan pentingnya percepatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, reformasi vokasi, reskilling dan upskilling, serta penguatan literasi digital. 

Ia mengingatkan, tuntutan kenaikan upah harus sejalan dengan peningkatan produktivitas agar daya saing nasional terjaga.

Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan yang terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.

Keenam, kesinambungan partisipasi aktif dunia usaha. Ajib menilai dibutuhkan mekanisme kolaborasi yang responsif melalui policy feedback loop, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada realitas dunia usaha.

Tag:  #kata #pengusaha #pemerintah #untuk #kejar #pertumbuhan #ekonomi #persen