Kasus Nadiem: Simpati Publik Tak Boleh Mengaburkan Perkara Korupsi

DI TENGAH ramainya perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim, publik seperti terbelah ke dalam dua kubu.

Di satu sisi, ada yang menilai proses hukum terhadap Nadiem sebagai bagian dari penegakan hukum yang wajar.

Di sisi lain, muncul arus simpati yang begitu besar karena sosok Nadiem dianggap sebagai simbol anak muda sukses, inovatif, pendiri perusahaan teknologi besar, dan figur yang pernah membuka banyak lapangan kerja melalui Gojek.

Persoalannya, simpati sosial perlahan mulai mengaburkan inti persoalan hukumnya. Narasi yang muncul bukan lagi tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau kerugian negara, melainkan tentang jasa masa lalu, prestasi bisnis, bahkan kekhawatiran bahwa “anak muda hebat akan takut masuk pemerintahan”.

Padahal, dalam negara hukum, korupsi tetaplah korupsi. Sebaik apapun citra seseorang, sehebat apapun rekam jejak bisnisnya, atau sebesar apa pun kontribusinya terhadap ekonomi digital, semua itu tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi memang terbukti di pengadilan.

Dalam perkara Nadiem, justru di sinilah ujian terbesar penegakan hukum kita. Apakah hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan prinsip keadilan, atau justru melemah ketika berhadapan dengan popularitas dan romantisme publik.

Bahaya Mengubah Terdakwa Menjadi Martir

Salah satu gejala paling menarik dalam kasus ini adalah munculnya kecenderungan menjadikan terdakwa perkara korupsi sebagai “korban sistem”.

Baca juga: Tuduhan Kriminalisasi Nadiem dan Kekhawatiran Talenta Hebat Masuk Pemerintahan

Banyak pembelaan publik terhadap Nadiem tidak bertumpu pada bantahan hukum yang rinci, melainkan pada argumentasi emosional.

Narasi yang mengatakan bahwa ia lulusan Harvard, pendiri startup besar, membawa inovasi, dan pernah membantu jutaan pengemudi ojek daring mendapatkan penghasilan, menjadi alasan yang seolah membenarkan kejahatan yang dituduhkan.

Argumen seperti ini sesungguhnya problematis. Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang diperiksa bukan apakah seseorang pernah berjasa atau tidak, melainkan apakah ia menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, melanggar prosedur, dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kalau logikanya jasa masa lalu dapat menjadi tameng moral terhadap dugaan korupsi, maka penegakan hukum akan kehilangan pondasi etiknya. Negara hukum tidak dibangun di atas popularitas, melainkan di atas prinsip equality before the law.

Karena itu, kekhawatiran bahwa kasus ini akan membuat talenta muda enggan masuk pemerintahan sesungguhnya terlalu berlebihan.

Yang membuat orang takut masuk pemerintahan bukan penegakan hukum, melainkan ketidakjelasan batas etik dan tata kelola dalam birokrasi.

Orang-orang baik justru akan merasa aman apabila hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.

Sebaliknya, yang berbahaya adalah ketika publik mulai membangun persepsi bahwa tokoh populer tidak layak disentuh hukum hanya karena pernah berjasa atau dianggap “anak muda harapan bangsa”.

Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan kultus individu. Demokrasi membutuhkan akuntabilitas.

Di titik ini, penting dipahami bahwa proses hukum terhadap pejabat publik tidak otomatis berarti kriminalisasi.

Istilah kriminalisasi terlalu sering dipakai secara serampangan setiap kali ada figur terkenal yang diperiksa aparat penegak hukum.

Padahal, dalam kasus Chromebook, tuduhan yang muncul bukan sekadar persoalan administratif biasa.

Ada dugaan pengkondisian spesifikasi barang, tuduhan penggantian pejabat yang berbeda pendapat, isu konflik kepentingan dengan ekosistem bisnis tertentu, hingga dugaan kerugian negara bernilai triliunan rupiah.

Semua itu tentu harus diuji di pengadilan secara objektif, bukan dipatahkan hanya dengan narasi sentimental bahwa terdakwanya adalah sosok inspiratif.

Apalagi, korupsi di sektor pendidikan memiliki dimensi etik yang jauh lebih serius. Anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam APBN. Ia berkaitan dengan masa depan anak-anak Indonesia.

Baca juga: Cacat Logika Wacana Alih Status PPPK ke PNS

Jika benar ada kebijakan yang dipaksakan meskipun kajian teknis menunjukkan ketidakefektifan penggunaan Chromebook di banyak daerah karena keterbatasan internet, maka persoalannya bukan hanya soal administrasi pengadaan, melainkan soal tanggung jawab moral terhadap kualitas pendidikan nasional.

Hukum Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Di sisi lain, kritik publik terhadap pemberian tahanan rumah kepada Nadiem juga menunjukkan satu persoalan klasik dalam penegakan hukum Indonesia. Rasa keadilan masyarakat sejatinya sangat sensitif terhadap kesan perlakuan khusus bagi elite.

Dalam teori negara hukum modern, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan.

Ketika masyarakat kecil sering langsung ditahan di rumah tahanan negara untuk perkara yang jauh lebih ringan, sementara tokoh besar memperoleh fasilitas tahanan rumah. T

entu perlakuan “khusus” terhadap Nadiem ini memunculkan pertanyaan serius, yakni apakah semua orang benar-benar setara di hadapan hukum?

Pertanyaan semacam ini tidak boleh dianggap remeh. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat ditentukan oleh konsistensi perlakuan aparat penegak hukum terhadap setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun pengaruh sosialnya.

Namun demikian, prinsip keadilan juga mengharuskan publik untuk tidak tergesa-gesa menghakimi sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan jaksa bukanlah vonis hakim. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.

Karena itu, posisi paling sehat dalam melihat perkara ini bukanlah menjadi pembenci buta ataupun pembela fanatik.

Yang diperlukan adalah pandangan yang objektif dan menilai perkara ini secara rasional. Mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan berbasis alat bukti.

Jika nanti pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, maka negara wajib memulihkan nama baiknya. 

Baca juga: Jerat Ganda Masyarakat Digital: Judol dan Pinjol

Namun, jika terbukti bersalah, maka publik juga harus berani menerima kenyataan bahwa kecerdasan, pendidikan tinggi, dan kesuksesan bisnis tidak membuat seseorang kebal terhadap korupsi.

Di sinilah pelajaran penting bagi semuanya. Kita membutuhkan lebih banyak talenta muda masuk ke pemerintahan, tetapi mereka juga harus memahami bahwa negara bukan perusahaan rintisan.

Uang negara bukan modal ventura yang bisa dipertaruhkan dengan logika “coba dulu, evaluasi nanti”. Setiap kebijakan publik harus tunduk pada prinsip transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum.

Karena itu, pembelaan terhadap figur publik tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap dugaan pelanggaran hukum.

Kita boleh mengakui jasa seseorang di masa lalu, tetapi kita juga harus jujur bahwa jasa tidak pernah menghapus kemungkinan seseorang melakukan kesalahan.

Korupsi tetaplah korupsi. Ia tidak menjadi lebih ringan hanya karena dilakukan oleh orang pintar. Ia tidak berubah menjadi mulia hanya karena pelakunya pernah membantu ekonomi digital.

Dan ia tidak boleh dipersepsikan sebagai kriminalisasi hanya karena terdakwanya populer.

Yang harus dijaga adalah agar proses hukumnya berjalan adil, objektif, dan bebas dari kepentingan politik.

Sebab dalam negara hukum yang sehat, simpati publik tidak boleh mengalahkan fakta persidangan, tetapi kekuasaan hukum juga tidak boleh mematikan rasa keadilan.

Tag:  #kasus #nadiem #simpati #publik #boleh #mengaburkan #perkara #korupsi