Kementerian ESDM Alokasikan Anggaran Rp 4,35 Triliun untuk PLN

Baca 10 detik

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap anggaran kementerian sebesar Rp 4,35 triliun dialokasikan untuk membiayai sejumlah program listrik PLN.
• Dana Rp 4,35 triliun itu ditujukan membiayai sejumlah program di antaranya program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat yang tidak mampu.
• Anggaran diberikan karena infrastruktur dan sumber daya PLN yang paling mendukung untuk menggunakannya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap anggaran kementerian sebesar Rp 4,35 triliun dialokasikan untuk membiayai sejumlah program listrik PLN.

Bahlil menjelaskan alokasi anggaran itu bersumber dari anggaran tambahan (DIPA Perubahan) atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,28 triliun.

"Kami menyampaikan bahwa dari total Rp6,28 triliun, ada sekitar Rp4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN," kata Bahlil saat rapat kerja bersama Anggota Komisi XII DPR RI di di kompleks parlemen, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Bahlil menjelaskan anggaran diberikan karena infrastruktur dan sumber daya PLN yang paling mendukung untuk menggunakannya. Selain itu anggaran tambahan tersebut baru diterima Kementerian ESDM pada Agustus lalu.

"Penugasan ini kami berikan kepada ke PLN, karena kami anggap bahwa waktunya pendek, dan mereka yang mempunyai infrastruktur," kata Bahlil.

Saat ini proses tender dari alokasi anggaran itu telah berjalan pada September-Oktober.

Adapun dana sebesar Rp 4,35 triliun itu ditujukan untuk membiayai sejumlah program listrik di antaranya program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sebelumnya Bahlil di rapat yang sama menerangkan realisasi anggaran Kementerian ESDM hingga 10 November 2025 baru mencapai 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,1 triliun.

Dia menjelaskan bahwa anggaran yang diterima Kementerian ESDM, terbagi dua tahap, pertama APBN Induk sebesar Rp6,98 triliun, dan kedua anggaran tambahan (DIPA Perubahan) atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Dalam APBN Induk, pagu yang kami miliki sebesar Rp 8,4 triliun. Namun karena hasil efisiensi, kami mengembalikan Rp 696,88 miliar ke kas negara. Sehingga total pagu menjadi Rp 7,84 triliun," kata Bahlil.

Untuk anggara yang berasal dari APBN induk, realisasinya telah mencapai 65 persen. Bahlil pun optimis hingga akhir Desember nanti realisasinya akan mencapai 94 persen.

Lebih lanjut, pada Agustus, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp6,28 triliun. Anggaran itu untuk membiayai beberapa program strategis, seperti listrik desa dan listrik gratis, pembangunan pipa gas, hingga jaringan gas rumah tangga (jargas).

Karena anggarannya baru diberikan pada Agustus, proses tender baru berjalan pada September-Oktober.

"Nah sekarang baru penyerapannya kurang lebih sekitar 2,48 persen di bulan November," kata Bahlil.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kementerian ESDM dari pagu anggaran induk dan tambahan baru mencapai 31,12 persen hingga November 2025.

"Kemudian kalau kita realisasi rata-rata, antara gabungan DIPA Induk dan DIPA Perubahan per bulan November sekarang sudah mencapai 31,12 persen," kata Bahlil.

"Dan di-prognosa kita rencanakan untuk di 2025 Desember itu bisa mencapai 92 persen. Kemudian kita ada pengembalian anggaran ke negara karena hasil efisiensi, kemudian pemblokiran juga, kita ada blokir, dan efisiensi kurang lebih sekitar 1,557 triliun," jelasnya.

Tag:  #kementerian #esdm #alokasikan #anggaran #triliun #untuk