1 Tahun Prabowo-Gibran: Kenaikan UMP Hingga BSU Jadi Capaian Kinerja Ketenagakerjaan

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan ada lima capaian kinerja bidang ketenagakerjaan selama hampir satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kesejahteraan buruh, inklusivitas kerja dan praktik non diskriminasi di dunia kerja disebut Yassierli masuk dalam lima capaian kinerja tersebut.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja

Menaker Yassierli bilang, di pemerintahan Prabowo-Gibran, negara berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh lewat naiknya upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk 2025.

Lalu ada bonus hari raya (BHR) yang diberikan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online.

"Mungkin teman-teman masih ingat kita ada UMP 2025 ya, menaikkan kemarin 6,5 persen. Kemudian ada BHR, bonus hari raya bagi teman-teman pengemudi online, kurir online, itu adalah inisiatif yang baru, alhamdulillah memberikan manfaat kepada lebih dari 2 juta orang," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Selain itu, Kemenaker telan menginisiasi revisi aturan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) sehingga lebih akomodatif untuk buruh.

Kemudian, ada pemberian bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu yang diberikan kepada 15,2 juta pekerja di sektor formal.

2. Meningkatkan pelatihan kejuruan (vokasi)

Menurut Yassierli, selama 2025 ini Kemenaker sudah melatih 724.251 orang lewat balai-balai vokasi.

Para peserta pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti sudah selesai menjalani program pelatihan kejuruan dari pemerintah.

Selain itu, ada lebih dari 1 juga orang yang menerima sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selama tahun ini.

3. Larangan diskriminasi di dunia kerja

Menaker Yassierli mengatakan, setidaknya ada tiga aturan baru yang diterbitkan Kemenaker untuk mencegah praktik diskriminasi di dunia kerja.

Salah satunya surat edaran (SE) yang melarang penahanan ijazah karyawan.

"Mungkin teman-teman juga masih ingat, kita ada surat edaran larangan diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja, lalu surat edaran terkait dengan penahanan ijazah," kata Yassierli.

"Kemudian (edaran) terkait dengan stop percaloan. Tim dari Pembinaan dan Pengawasan Kerja ini selalu keliling untuk kemudian memastikan bahwa tidak ada diskriminasi bagaimana kemudian norma-norma kerja dan K3 itu bisa segara dilaksanakan di tempat kerja," jelasnya.

4. Penyelesaian perjanjian kerja

Lebih lanjut Yassierli mengungkapkan, Kemenaker sudah melakukan percepatan perjanjian kerja dengan lebih dari 16.000 perusahaan.

Tujuannya untuk memastikan aturan hubungan industrial terlaksana di perusahaan-perusahaan tersebut.

Di sisi lain, saat ini sudah ada Sekretariat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebagai lembaga independen untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

5. Akomodasi tenaga kerja disabilitas

Terkahir, Menaker mengungkapkan bahwa pembukaan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja disabilitas saat ini sedang dimaksimalkan.

Kemenaker telah memberikan tiga balai latihan kerja sebagai tempat pelatihan tenaga kerja difabel.

"Kita terus mengkampanyekan bagaimana perusahaan-perusahaan wajib merekrut tenaga kerja disabilitas. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu hal yang juga patut untuk kemudian menjadi sesuatu hal inisiatif yang kita lakukan dalam satu tahun terakhir," jelasnya.

Tag:  #tahun #prabowo #gibran #kenaikan #hingga #jadi #capaian #kinerja #ketenagakerjaan