1 Tahun Prabowo-Gibran: Target 19 Juta Lapangan Kerja dan Upah Minimum

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun.

Kepala Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Surya Lukita meyakini target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja bisa terwujud dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu berdasarkan perhitungan ketersediaan lapangan kerja dari pemerintah maupun swasta setiap tahunnya.

UNSPLASH/MUFID MAJNUN Ilustrasi upah, pencairan BSU 2025.

"Nanti kita hitung pelan-pelan ya. 19 juta ini kan lima tahun. Pertahunnya kan kalau dibagi lima, (lapangan yang baru disediakan) di angka 4 juta," ujar Surya dalam media briefing di Kantor Pusat Kerja Kemenaker, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja, persoalan upah minimum juga menjadi hal yang tidak terpisahkan.

Salah satu faktor yaitu kenaikan upah minimum setiap tahun sering kali membawa harapan baru bagi para pekerja.

Besaran upah jadi tantangan bagi pekerja

Namun, di lapangan, banyak pekerja muda yang merasa tambahan pendapatan itu tak sebanding dengan cepatnya kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup harian.

Adilla Mey Dina (25), seorang staf HR di sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya, mengaku penghasilannya nyaris habis setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Kalau dilihat dari kebutuhan pokok saja, itu sudah terasa berat karena harga-harga di pasaran makin mahal,” ujarnya kepada Kompas.com Jumat (17/10/2025).

Shutterstock Ilustrasi upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025. Daftar perkiraan UMK 2025 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Adilla, pengeluaran terbesar justru datang dari kebutuhan yang tak bisa dihindari salah satunya kesehatan dan biaya tempat tinggal.

Kenaikan upah diikuti kenaikan harga bahan pokok

Di sisi lain, Fitri Mulyani (27), karyawan administrasi cabang di sebuah perusahaan asal Tiongkok di Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku merasakan hal serupa.

“Kalau bicara UMR, ya cukup-cukup saja. Tapi kenaikan upah selalu diikuti kenaikan harga bahan pokok. Rasanya sama saja, enggak ada perubahan,” kata Fitri.

Ia menuturkan, biaya hidup di kota industri seperti Sidoarjo semakin berat, terutama bagi pekerja muda yang baru merintis karier. Pengeluaran terbesarnya ada di sembako, BPJS, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kadang gaji belum sempat ditabung sudah habis duluan,” katanya.

Kejelasan status kerja jadi sorotan

Tak hanya gaji, namun yang paling ia keluhkan justru soal ketidakpastian status kerja akibat sistem outsourcing. Bagi sebagian pekerja muda lain kata Fitri, tantangan bukan hanya soal upah, tetapi juga soal kesempatan kerja yang makin terbatas.

Cerita lain datang dari Renna Yavin (27), yang pernah bekerja di sektor digital marketing e-commerce di Jakarta. ia sudah aktif mencari pekerjaan penuh waktu sejak tiga bulan terakhir usai terkena badai PHK, namun hasilnya nihil.

“Saya sudah beberapa kali interview, tapi setelah itu enggak ada kabar lagi. Kadang kalau follow up, cuma dibaca doang,” kata Renna.

Ia melihat peluang kerja sebenarnya masih banyak di media sosial atau LinkedIn, tapi proses rekrutmen kerap tidak transparan. Renna menilai, sektor digital yang dulu menjanjikan kini justru sedang melambat.

SHUTTERSTOCK/DEVMOGRAPH Ilustrasi upah minimum provinsi atau UMP 2025. Provinsi yang sudah menetapkan UMP 2025.

Beberapa temannya bahkan memutuskan untuk membuka usaha kecil karena sulit mendapat pekerjaan tetap.

Tabungan masyarakat menyusut

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas terkait dan pemerintah terus berkoordinasi dan memantau adanya tren penurunan tabungan masyarakat.

Tren yang terjadi seperti adanya perlambatan pertumbuhan tabungan perseorangan di bawah Rp 100 juta dan kontraksi pertumbuhan tabungan perseorangan di bawah Rp 1 juta.

Di tengah tekanan biaya hidup dan sempitnya peluang kerja, para pekerja muda ini sepakat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan stabilitas harga.

Adilla berharap pemerintah tidak hanya fokus menaikkan upah, tapi juga memastikan lapangan kerja merata hingga ke daerah.

“Kalau lapangan kerja enggak cuma di kota, ekonomi juga bisa lebih stabil. Banyak orang enggak perlu merantau,” ujarnya.

Sedangkan Fitri mengatakan, pengendalian harga bahan pokok menjadi hal mendesak agar kenaikan gaji bisa terasa manfaatnya. “Kalau gaji naik tapi harga juga naik, ya percuma. Pemerintah harus stabilkan harga dulu,” katanya.

Sementara Renna berharap ada perlindungan lebih kuat bagi pekerja usia 26 tahun ke atas yang kerap tersisih dari kriteria “fresh graduate”.

“Sekarang banyak perusahaan cari yang fresh graduate tapi gajinya di bawah UMR. Padahal yang umur 26-27 masih bisa kerja dan punya pengalaman lebih,” tandasnya.

Tag:  #tahun #prabowo #gibran #target #juta #lapangan #kerja #upah #minimum