Soal Premanisme, Dedi Mulyadi: Kalau Denger Proyek Berarti Duit...

- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali menyinggung soal premanisme di Jawa Barat yang mengakar di oknum pemerintahan daerahnya.

Hal itu disampaikannya saat melakukan talkshow usai penandatanganan nota kesepahaman revitalisasi tambak dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).

Mulanya, Dedi menekankan bahwa revitalisasi tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun.

"Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat, kalau denger proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit," ujar Dedi.

"Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah, premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada," tegasnya.

Sehingga menurut Dedi, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa dimanfaatkan oleh para nelayan, baik menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, dan pekerja pengelolaan hasil produksi.

"Ini siklus ekonomi yang berkelanjutan dan kita dapetin (suntikan modal) Rp 26 triliun enggak mungkin di Jawa Barat. Orang APBD-nya juga cuma Rp 31 triliun. Ngurus 54 juta penduduk. Ini 26 triliun itu sudah tiga perempat APBD Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Danantara disebut akan mendanai proyek revitalisasi 20 ribu hektar tambak di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) pada 2025.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, secara keseluruhan revitalisasi tambak bakal menelan biaya Rp 26 triliun.

Anggaran akan diambilkan dari APBN dan Danantara.

Suntikan anggaran dari Danantara disebut Trenggono akan mendapat porsi lebih besar.

"Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp 26 triliun," ujar Trenggono usai menandatangani nota kesepahaman revitalisasi tambak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor KKP, Jakarta, Rabu. "(Sumber anggaran) Investasi dari Danantara. (Sementara) APBN-nya sedikit," lanjutnya.

Trenggono bilang, anggaran APBN nantinya akan digunakan untuk proses awal revitalisasi tambak, misalnya untuk pemetaan dan pemisahan tapal batas tambak.

Sementara itu, total anggaran sebanyak Rp 26 triliun akan diberikan secara bertahap untuk masing-masing klaster revitalisasi. "Per klaster. Luasannya (seluruhnya) 20 ribu hektar," tambahnya.

Untuk diketahui, revitalisasi tambak di Pantura untuk 2025 ini menyasar luasan tambak 20.413,25 hektar di empat daerah di Jabar, yakni Bekasi, Subang, Indramayu, dan Karawang.

Revitalisasi akan digunakan untuk budidaya ikan dari bibit hingga panen ikan. Nantinya, ikan yang dihasilkan bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Tag:  #soal #premanisme #dedi #mulyadi #kalau #denger #proyek #berarti #duit