BKPM Tempatkan Desk Khusus di Batam untuk Percepat Perizinan Investasi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Nota kesepahaman itu terkait pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan menempatkan desk BKPM di daerah tersebut.

Menteri Rosan mengatakan, MoU yang diteken pada Selasa bertujuan meningkatkan iklim investasi di Batam agar lebih transparan dan cepat.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA CEO Danantara Rosan Roeslani saat ditemui di Istana, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Kami bersama-sama mempunyai komitmen karena melihat dari peran Batam yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat strategis baik dari segi geografis, ekonomi dan juga sebagai salah satu entry nomor dua terbesar di Indonesia," ujar Rosan usai penandatanganan kesepakatan.

"Melihat potensinya ini, banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Dengan adanya Desk BKPM, yang ditempatkan di Batam tentunya ini akan lebih mempercepat perizinan investasi," lanjutnya.

Menurut Rosan, jika ada investor yang akan menanamkan modal biasanya berkomunikasi dulu dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Dari BKPM investor akan diarahkan ke daerah-daerah potensial.

Dalam konteks Batam, dengan adanya desk BKPM yang ditempatkan langsung di daerah maka perizinan dan realisasi investasi bisa semakin efisien.

"Sehingga ini juga mempunyai multiplier effect dari segi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri terutama di Batam," tambah Rosan.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, saat awal menjabat sebagai kepala daerah, ia sudah mengumpulkan pada investor di daerahnya.

Para investor menyampaikan aspirasi agar layanan izin investasi lebih dekat dengan daerah.

Sebab selama ini perizinan investasi harus dilakukan di tingkat kementerian sehingga memerlukan lebih banyak waktu.

"Beberapa pelayanan yang masih di kementerian seperti penanaman modal asing, kemudian lingkungan hidup dan berbagai reklamasi, kemudian soal hutan, bagaimana alih fungsi hutan yang dirasakan memerlukan waktu yang panjang," kata Ahmad.

"Kalau rencana investasi mereka sifatnya segera, tapi prosesnya ini selesai dua tahun. Maka bisa jadi mereka akan melirik daerah alternatif baru. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sebagai jawaban atas aspirasi dari pelaku usaha untuk memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi," lanjutnya.

Keberadaan desk BKPM di Batam menurutnya juga tidak mengurangi peran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Ahmad menambahkan, investor saat ini berminat untuk mengembangkan Nongsa Digital Park dan merealisasikan pembangunan pabrik Apple di Batam.

Tag:  #bkpm #tempatkan #desk #khusus #batam #untuk #percepat #perizinan #investasi