Struktur Badan Penerimaan Negara Disiapkan, Bertanggung Jawab kepada Presiden

Presiden Prabowo Subianto telah menyusun struktur organisasi Badan Penerimaan Negara (BPN) di masa kampanyenya.

Hal tersebut disampaikan mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Perpajakan, Edi Slamet Irianto.

Dia mengatakan bahwa struktur BPN tersebut sudah dilihat langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Itu waktu di TKN (disusun)," kata Edi di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Kendati begitu, Edi mengatakan bahwa struktur tersebut masih bisa berubah tergantung situasi.

Mengutip paparan Edi, BPN disiapkan untuk langsung bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin seorang Menteri Negara/Kepala.

Nantinya, BPN juga akan langsung dipantau Dewan Pengawas yangi terdiri dari empat pejabat ex offio (seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala PPATK) serta empat orang independen.

BPN juga akan memiliki enam deputi yang punya tugas berbeda-beda.

Enam deputi tersebut yakni, Deputi Perencanaan dan Peraturan Pemerintah, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom, Deputi Penegakan Hukum, dan Deputi Intelijen.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Pino Siddharta mengatakan bahwa pembentukan BPN tidak serta-merta bisa meningkat penerimaan pajak sepanjang masalah-masalah yang ada selama ini belum terselesaikan.

Menurut dia, masalah-masalah tersebut ada yang berasal pengaruh eksternal dan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

"Karena jika hanya membentuk BPN menggantikan DJP dan DJBC ibarat hanya ganti baju, padahal penyebab seretnya penerimaan tidak ditangani," kata Pino kepada Kontan.co.id. (Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Badan Penerimaan Negara Bakal Diawasi TNI Hingga Polri, Ini Struktur Lengkapnya!

Tag:  #struktur #badan #penerimaan #negara #disiapkan #bertanggung #jawab #kepada #presiden