Warga 3T dan Difabel Masih Sulit Nikmati Transportasi Umum

Pemerataan akses transportasi di Indonesia dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini membuat layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses belum sepenuhnya dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat.

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak disebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan transportasi, mulai dari keterbatasan fasilitas fisik hingga pelayanan yang belum sensitif terhadap kebutuhan mereka.

“Kita juga menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan transportasi yang berkeadilan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha.

Arif menyampaikan hal tersebut dalam Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026 yang disampaikan dalam keterangan pers, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: BGN Terapkan Skema MBG 5 Hari, Ini Perbedaan Menu di Daerah 3T

Menurut Arif, pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara. Karena itu, tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi pelayanan.

Dalam lima tahun terakhir, sektor transportasi di Indonesia disebut mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, di balik perkembangan tersebut, kelompok rentan masih menghadapi tantangan dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan.

“Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan,” kata Arif.

“Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” lanjutnya.

Baca juga: Kisah Galleraj.id: UMKM Rajutan yang Berdayakan Kaum Difabel

Transportasi Inklusif Jadi Fokus

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong terciptanya layanan transportasi yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan publik.

Untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak, pengembangan transportasi dilakukan dengan pendekatan inklusif. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan dari sisi kendaraan, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur penunjang dan peningkatan kualitas layanan.

Berbagai fasilitas fisik seperti ramp atau jalur landai, lantai rendah pada kendaraan, ruang khusus kursi roda, guiding block bagi tunanetra, hingga toilet ramah disabilitas mulai diperluas di sejumlah simpul transportasi.

Selain infrastruktur, aspek pelayanan juga mulai menjadi perhatian. Operator dan pengemudi transportasi publik diberikan pelatihan khusus agar lebih memahami kebutuhan penumpang dengan disabilitas tak terlihat (invisible disability), serta meningkatkan sensitivitas terhadap lansia dan ibu hamil.

Arif menegaskan, terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan transportasi inklusif. Ketiga hal tersebut meliputi akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” katanya.

“Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” lanjut Arif.

Tantangan Infrastruktur di Wilayah 3T

Sementara itu, di wilayah 3T, tantangan utama masih berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut membuat pemerataan layanan transportasi masih belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengandalkan program subsidi transportasi perintis melalui jalur darat, laut, maupun udara agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan.

Pemerintah juga mendorong konektivitas multimoda dengan mengintegrasikan kapal perintis, bus perintis, hingga penerbangan perintis yang melayani penumpang dan angkutan kargo bersubsidi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil tetap tumbuh di tengah keterbatasan akses transportasi.

Meski demikian, pemerataan kualitas layanan transportasi di wilayah 3T masih menjadi tantangan besar. Cakupan layanan yang belum merata serta keterbatasan fasilitas transportasi publik di sejumlah daerah membuat pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghadirkan sistem transportasi yang benar-benar inklusif dan dapat diakses seluruh masyarakat.

Tag:  #warga #difabel #masih #sulit #nikmati #transportasi #umum