Berharap Danantara Bebas Intervensi Politik, Hipmi: Kita Tidak Ingin Kasus Jiwasraya Terjadi Kembali
Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). BPI Danantara telah dibentuk melalui pengesahan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
07:12
23 Februari 2025

Berharap Danantara Bebas Intervensi Politik, Hipmi: Kita Tidak Ingin Kasus Jiwasraya Terjadi Kembali

- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, bisa mengelola aset negara secara profesional dan transparan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menyatakan, pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

"Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional, tentu kita tidak ingin kejadian seperti (kasus korupsi) 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali," ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (22/2/2025) seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, kepemimpinan Danantara harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta benar-benar berdedikasi untuk kepentingan nasional.

"Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini," kata Anggawira.

Menurut dia, pengelolaan aset negara dalam skala besar seperti yang akan dilakukan Danantara memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset.

"Mengelola aset sebesar ini bukan hal yang mudah. Kita butuh orang-orang yang sudah terbukti mampu di tingkat internasional agar Danantara dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Anggawira menekankan pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dia berharap dengan memperhatikan aspek independensi, transparansi, serta pemilihan pengurus yang tepat, Danantara dapat menjadi badan pengelola investasi yang benar-benar berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara pada Senin (24/2/2025) esok.

Tag:  #berharap #danantara #bebas #intervensi #politik #hipmi #kita #tidak #ingin #kasus #jiwasraya #terjadi #kembali

KOMENTAR