MBG dan Kopdes Dianggap Bebani APBN, Ini Respons Purbaya

– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi sumber kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global justru lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dibandingkan mempertanyakan keberlanjutan program-program tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, misalnya, isu utama yang dibahas bukanlah dampak MBG terhadap fiskal negara.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Baca juga: 3.100 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Purbaya Beberkan Pemicunya

Sentimen pasar jadi perhatian

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi pasar keuangan Indonesia.

Dalam satu tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi sekitar 20 persen. Jika dihitung dari posisi puncaknya, penurunan mencapai 38 persen atau lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19.

Selain itu, arus keluar dana investor asing dari pasar domestik mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir. Kondisi tersebut mencerminkan melemahnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.

Perhatian pasar juga tertuju pada keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia pada 28 Februari 2026. Langkah itu menyoroti aspek transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di mata investor global.

Baca juga: Kerap Disebut Prabowo hingga Purbaya, Apa Itu Fundamental Ekonomi?

Di sisi lain, lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan S&P juga terus mencermati perkembangan fiskal Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang berpotensi menambah tekanan terhadap belanja negara sekaligus memicu inflasi dari sisi biaya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD), yang turut memperkuat persepsi risiko di kalangan investor institusional global.

MBG disebut fleksibel

Purbaya menegaskan, salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN.

Menurut dia, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa program-program tersebut memiliki ruang penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.

Baca juga: Purbaya Tegaskan Indonesia Tidak Menuju Krisis seperti 1997 sampai 1998

“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” kata Purbaya.

Ia menilai fleksibilitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara.

“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 persen hingga 3 persen meskipun menjalankan berbagai program prioritas.

“Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal, termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan APBN.

“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata Purbaya.

Baca juga: Purbaya: Persepsi Negatif Pasar Tak Sesuai Fundamental Ekonomi RI

Anggaran MBG sudah disesuaikan

Pemerintah sebelumnya telah menyesuaikan anggaran program MBG pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Purbaya mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas program.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Meski demikian, ia menyebut keputusan mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran lebih lanjut perlu dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.

Purbaya mengaku belum bertemu langsung dengan Nanik untuk membahas perkembangan anggaran program tersebut.

“Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya,” katanya.

Baca juga: Apa itu Panda Bond yang Bikin Purbaya Terbang ke China Pekan Depan?

Realisasi anggaran MBG capai Rp 88,15 triliun

Di tengah upaya efisiensi, realisasi anggaran MBG terus meningkat seiring perluasan cakupan penerima manfaat.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.

Dana tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta penerima merupakan siswa, sedangkan sekitar 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat sesuai kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Baca juga: Purbaya Sebut Rupiah Lemah Tekan Pedagang Tahu Tempe

Purbaya menjelaskan, peningkatan realisasi tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat manfaat program prioritas bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun,” kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah terus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan BGN, agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Ungkap Nasib Anggaran MBG, Bakal Kembali Dipangkas? dan Purbaya Buka Suara soal Kekhawatiran Fiskal RI: S&P Tak Persoalkan MBG

Tag:  #kopdes #dianggap #bebani #apbn #respons #purbaya