



Menpan RB Ungkap Pembahasan WFA ASN Saat Libur Lebaran 2025 Belum Rampung
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pengaturan pelaksanaan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama Lebaran 2025 masih dikaji dengan pihak terkait.
Menurut Rini, kebijakan itu nantinya akan mengikuti dinamika situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.
"Terkait pengaturan WFA selama libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H/2025, Kemenpan RB bersama instansi terkait masih mengkaji dan membahas secara teknis," ujar Rini dalam keterangan resmi yang dilansir pada Jumat (21/2/2025).
"Kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika serta situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Prinsipnya Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas," jelasnya.
Menurut Rini pihaknya nantinya akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel dan
sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriyah/2025.
Namun, Rini bilang, kebijakan itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya.
Sementara itu, untuk pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah selama Ramadhan 2025 telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres Nomor 21 Tahun 2023.
"Yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu, tidak termasuk jam istirahat," kata Rini.
Lebih lanjut Rini menyampaikan, dalam Perpres 21/ 2023 sebenarnya tidak dikenal istilah WFA.
Yang diatur dalam Perpres itu adalah pola kerja kedinasan secara fleksibel (FWA) yang merupakan terminologi lebih lengkap dari WFA.
"Tetapi pengaturannya bisa dikaitkan dengan fleksibel tempat yang berarti di tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang ditentukan/ditetapkan pejabat pembina kepegawaian (PPK)," ungkap Rini.
"Penerapannya diberlakukan oleh seluruh pegawai, namun terdapat beberapa kriteria pegawai yang perlu diperhatikan seperti tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru," lanjutnya.
Sementara untuk kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola WFA adalah dapat dilakukan di luar kantor selain kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya memiliki interaksi tatap muka yang minimum, dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus menerus.
“Yang terpenting dari pelaksanaan adalah kualitas terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tidak berkurang. Jadi dukungan kemajuan teknologi kemudian juga mindset itu yang menjadi kekuatan untuk ini bisa berjalan secara optimal,” tambah Rini.
Tag: #menpan #ungkap #pembahasan #saat #libur #lebaran #2025 #belum #rampung