Ekonomi Indonesia dari Sawah, Bukan Wall Street

BEBERAPA hari lalu, di Nganjuk, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sebuah kalimat sederhana, nyaris seperti seloroh, tetapi sesungguhnya sarat pesan politik dan ekonomi.

Menanggapi kegelisahan sebagian kalangan terhadap nilai tukar rupiah, ia berkata, “Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, rupiah begini, rupiah begini. Orang di desa nggak pakai dolar, kok.”

Kalimat itu terdengar ringan. Namun, dari mulut seorang kepala negara, ia segera berubah menjadi lebih dari sekadar retorika.

Ia adalah penegasan arah pandang. Bahwa kekuatan ekonomi Indonesia, setidaknya dalam imajinasi politik yang ingin dibangun, tidak bertumpu pada layar-layar bursa keuangan global, melainkan pada denyut kehidupan rakyat di desa-desa.

Pernyataan itu memantik pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan tentang kurs rupiah.

“Benarkah fondasi ekonomi Indonesia sesungguhnya berada di sawah, di ladang, di pasar tradisional, di dapur-dapur rakyat, dan bukan di Wall Street, bukan pula di ruang-ruang spekulasi finansial?”

Sejarah panjang Indonesia memberi alasan untuk menjawab: ya, setidaknya sebagian.

Baca juga: Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo

Desa sejak lama bekerja dengan logika ekonomi yang berbeda dari kota.

Ia tidak dibangun di atas kecepatan kapital, melainkan pada ritme musim.

Ia tidak hidup dari fluktuasi indeks saham, tetapi dari panen, dari gotong royong, dari pasar mingguan, dan dari transaksi yang sering kali bahkan tidak tercatat dalam statistik resmi negara.

Desa mengenal ekonomi yang bersifat subsisten. Desa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan, berbagi untuk bertahan bersama.

Dalam banyak hal, model ini menjadikan desa lebih tahan terhadap guncangan global.

Ketika pasar finansial runtuh, ketika investor panik, ketika nilai tukar bergejolak, kehidupan di desa sering kali tetap berjalan.

Meski dengan segala keterbatasannya. Orang tetap menanam padi. Pasar tetap buka. Dapur tetap mengepul.

Pada masa pandemi Covid-19, misalnya, ketika banyak sektor ekonomi modern lumpuh, justru sektor pangan dan aktivitas ekonomi berbasis desa menjadi salah satu penyangga paling nyata bagi kehidupan nasional.

Di titik ini, optimisme Prabowo menemukan pijakannya. Indonesia memang memiliki kekuatan domestik yang besar.

Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5lam beberapa tahun terakhir. Inflasi, meski sesekali menanjak, masih berada dalam rentang yang terkendali.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional.

Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memiliki pasar internal yang besar. Ini adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh banyak negara.

Dalam konteks itu, desa bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah basis konsumsi sekaligus lumbung produksi.

Baca juga: Ketika Prabowo Menantang Logika Pasar

Ia adalah tempat di mana ekonomi tidak hanya dihitung dalam angka, tetapi juga dijalani dalam kenyataan sehari-hari.

Namun, justru di sinilah kehati-hatian diperlukan.

Sebab ada perbedaan besar antara mengakui desa sebagai fondasi ekonomi dan meromantisasi desa sebagai simbol ketahanan nasional.

Yang pertama adalah pengakuan yang jujur. Yang kedua bisa menjadi jebakan retoris.

Memang benar, sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung dalam dolar. Namun, itu tidak berarti mereka sepenuhnya bebas dari dampak gejolak global.

Petani mungkin tidak menyimpan valuta asing, tetapi harga pupuk yang mereka beli sangat dipengaruhi oleh pasar internasional.

Nelayan mungkin tak membaca indeks Nasdaq, tetapi harga solar yang mereka gunakan mengikuti dinamika energi global.

Warga desa mungkin tak pernah memikirkan suku bunga The Fed, tetapi cicilan mereka di bank, harga kebutuhan pokok, dan biaya pendidikan anak-anak mereka bisa ikut terpengaruh olehnya.

Dengan kata lain, desa tidak memakai dolar secara fisik, tetapi tetap hidup dalam dunia yang diam-diam diatur oleh logika dolar.

Karena itu, jika pidato tentang desa hanya berhenti sebagai simbol optimisme nasional, ia berisiko menjadi romantisasi yang menutupi persoalan-persoalan yang jauh lebih mendasar.

Mari kita jujur. Banyak desa di Indonesia masih menghadapi ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan.

Internet belum merata. Infrastruktur distribusi hasil pertanian masih lemah.

Nilai tambah produk desa masih rendah karena petani hanya menjual bahan mentah, sementara keuntungan besar dinikmati oleh rantai pasok hilir.

Akses terhadap perbankan dan teknologi belum sepenuhnya inklusif. Anak-anak muda desa terus pergi ke kota karena merasa masa depan mereka tidak akan berkembang di tanah kelahiran mereka sendiri.

Dalam kondisi seperti itu, pujian terhadap desa bisa terdengar indah, tetapi sekaligus getir. Sebab yang dibutuhkan desa bukan pujian, melainkan keberpihakan yang nyata.

Baca juga: Persib dan Seni Menjaga Sense of Belonging di Era Sepak Bola Modern

Negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kuat karena rakyat desa tidak memakai dolar.

Negara harus memastikan bahwa desa benar-benar memiliki daya tahan ekonomi yang memadai.

Itu berarti memperkuat irigasi dan infrastruktur pertanian. Membangun rantai distribusi yang adil.

Mendorong hilirisasi produk desa agar petani tidak sekadar menjadi pemasok murah bagi pasar.

Memperluas akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pembiayaan yang memberdayakan.

Mubyarto, ekonom lama yang memperjuangkan gagasan ekonomi kerakyatan, pernah mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin pemerataan dan martabat manusia.

Dalam kerangka itu, desa bukan objek nostalgia, melainkan subjek utama pembangunan.

Di tengah dunia yang sedang dihantui perang dagang, krisis energi, inflasi global, dan ancaman resesi, Indonesia memang membutuhkan optimisme.

Tetapi optimisme yang sehat harus didukung oleh kerja nyata, bukan hanya metafora.

Ekonomi yang tangguh memang tidak hanya tampak dari seberapa stabilnya rupiah terhadap dolar.

Hal itu juga terlihat dari hal-hal yang lebih sunyi.

Dari petani yang tak lagi cemas membeli pupuk, dari ibu rumah tangga yang tidak gelisah menghadapi harga beras, dari anak desa yang dapat belajar dengan internet yang layak, dari keluarga yang tetap mampu makan dengan tenang tanpa dihantui ketidakpastian hari esok.

Mungkin ada benarnya bahwa kekuatan ekonomi sejati tidak hanya ada di Wall Street.

Ia bisa ditemukan di sawah-sawah yang tetap ditanami, di pasar-pasar kecil yang terus hidup, di dapur-dapur rakyat yang setiap pagi kembali menyalakan api.

Tetapi sawah itu harus dijaga. Desa itu harus diperkuat. Dapur itu harus dipastikan tetap mengepul bukan karena ketabahan semata, melainkan karena negara hadir dengan kebijakan yang berpihak.

Baca juga: Ironi Dominasi Kebenaran dalam Lomba Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan

Pernyataan Presiden Prabowo tentang desa dan dolar dapat dibaca sebagai kritik terhadap ketergantungan yang berlebihan pada ekonomi global.

Itu penting. Ia juga bisa menjadi pengingat bahwa fondasi bangsa ini memang berada pada rakyat kecil. Itu pun benar.

Namun pada akhirnya, ukuran paling jujur dari fundamental ekonomi nasional bukanlah grafik pertumbuhan, bukan pula kurs rupiah di layar perdagangan.

Ukurannya adalah apakah rakyat merasa hidup mereka lebih aman, lebih layak, dan lebih bermartabat.

Ekonomi Indonesia, pada akhirnya, memang seharusnya bertumpu pada sawah.

Namun, sawah itu tidak boleh hanya menjadi metafora dalam pidato. Ia harus menjadi pusat kebijakan.

Sebab dari sanalah, sesungguhnya, republik ini memperoleh kekuatannya yang paling asli.

Tag:  #ekonomi #indonesia #dari #sawah #bukan #wall #street