Menemukan Solusi ''Win-Win'' dalam Polemik THR bagi Pengemudi Ojek Ojol

– Tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) kembali mencuat, memicu diskusi mengenai keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan hak pekerja di sektor ride-hailing. Pemerintah, aplikator, serta perwakilan pengemudi didorong untuk mencari solusi yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi tetapi juga menjaga keberlangsungan industri ini.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan pentingnya analisa komprehensif sebelum menentukan kebijakan terkait tuntutan THR bagi pengemudi ojol. Ia berpendapat bahwa fleksibilitas merupakan salah satu faktor utama yang membuat bisnis ride-hailing berkembang pesat dan menjadi pilihan bagi jutaan pengemudi.

“Bisnis ojol bertumbuh karena model fleksibel yang memberikan kebebasan bagi pengemudi dan efisiensi bagi pengguna. Jika diubah menjadi model konvensional dengan kewajiban seperti kontrak kerja dan THR, ada risiko dampak negatif bagi banyak pihak,” ujar Wijayanto, melalui keterangannya, Senin (17/2/2025).

Di sisi lain, para pengemudi ojol menilai bahwa kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian lebih, termasuk adanya tunjangan hari raya. Massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) telah menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Wijayanto menegaskan perlunya dialog antara seluruh pemangku kepentingan guna mencari titik temu yang adil. Ia meyakini bahwa pendekatan kolaboratif dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya mempertahankan keberlanjutan industri, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pengemudi.

“Dinamika ini wajar terjadi. Yang terpenting adalah menemukan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.

Dengan semakin berkembangnya industri transportasi berbasis aplikasi, kebijakan yang tepat dan berimbang akan menjadi kunci dalam menjaga ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Demo Ojol 17 Februari

Sebelumnya diberitakan, para driver ojek online (ojol) yang mengikuti aksi menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Senin (17/2/2025), menghadapi ancaman pemutusan kemitraan dari aplikator.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang menjadi koordinator aksi menyebut banyak driver enggan bergabung karena takut sanksi dari aplikator. Padahal sebelumnya, diklaim akan ada 1.000 driver ojol yang akan berdemo.

"Terus terang ya, (aksi) kita belum maksimal, karena banyak kawan-kawan yang ketakutan. Satu, ada ancaman-ancaman dari beberapa aplikator bahwa mereka ketika ikut demo, mereka akan diputus mitra," ujar koordinator lapangan aksi, Lily Pujiati.

Sementara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang menemui massa pedemo di Kantor Kemenaker menilai tuntutan tunjangan hari raya (THR) bagi driver ojek online adalah hal yang wajar. Pemerintah mendorong aplikator memenuhi hak para driver.

"Terkait THR ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi, tuntutan ini menurut kami sebagai negara adalah tuntutan yang logis dan wajar. Kami berharap kepada aplikator untuk memberikan hak yang menjadi tuntutan mereka," kata Noel.

Noel menegaskan bahwa driver ojol tidak meminta gaji direksi atau saham, tetapi hak mereka sebagai pekerja di jalanan. "Dan itu angka itu wajar buat kami sebagai pemerintah," tegasnya.

Tag:  #menemukan #solusi #dalam #polemik #bagi #pengemudi #ojek #ojol