Trump Pangkas Birokrasi AS, 9.500 Pegawai Dipecat

Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan penasihatnya, Elon Musk, untuk memangkas birokrasi besar-besaran terus meluas.

Lebih dari 9.500 pekerja diberhentikan dari berbagai instansi pemerintah yang menangani pengelolaan lahan federal hingga layanan bagi veteran militer.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Sebagian besar yang terdampak adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan, yaitu mereka yang baru bekerja kurang dari satu tahun dan memiliki perlindungan kerja lebih lemah.

Kebijakan ini menambah daftar panjang pegawai yang meninggalkan pekerjaannya.

Sebelumnya, sekitar 75.000 pekerja menerima pesangon yang ditawarkan Trump dan Musk agar mereka mundur secara sukarela.

Jumlah ini setara dengan sekitar 3% dari total 2,3 juta pegawai pemerintah di Amerika Serikat.

Trump menilai birokrasi pemerintah terlalu besar dan banyak anggaran yang terbuang sia-sia.

Saat ini, utang pemerintah AS mencapai 36 triliun dolar AS (sekitar Rp566.000 triliun), dengan defisit anggaran sebesar 1,8 triliun dolar AS (sekitar Rp28.000 triliun) pada tahun lalu.

Ada kesepakatan bipartisan di Kongres bahwa reformasi birokrasi memang diperlukan.

Namun, anggota Partai Demokrat menilai Trump melangkahi wewenang legislatif dalam hal pengeluaran federal.

Sementara itu, mayoritas anggota Partai Republik di Kongres justru mendukung langkah ini.

Langkah Musk dalam memangkas birokrasi disebut menyebabkan ketegangan di internal Pemerintahan Trump.

Beberapa pembantu presiden, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, mengungkapkan ketidakpuasan mereka karena kurangnya koordinasi.

Selain PHK besar-besaran, Trump dan Musk berupaya mencabut perlindungan pegawai negeri sipil bagi pegawai tetap, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, serta menutup beberapa lembaga, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

Dampak pemangkasan ini terasa di berbagai instansi. Hampir setengah dari pegawai percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) serta Institut Kesehatan Nasional (NIH) kehilangan pekerjaan. Dinas Kehutanan AS memberhentikan sekitar 3.400 pegawai baru, sedangkan Dinas Taman Nasional mem-PHK sekitar 1.000 pegawai.

Dinas Pendapatan Internal (IRS) juga bersiap mengurangi ribuan pegawai dalam waktu dekat.

Pemangkasan ini dikhawatirkan akan menghambat proses pemungutan pajak menjelang batas waktu pelaporan pajak penghasilan pada 15 April 2025.

Pengurangan anggaran juga berdampak pada layanan publik. Setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, pemerintah federal menghentikan perekrutan petugas pemadam kebakaran musiman dan menunda pembersihan hutan dari material yang berpotensi memicu kebakaran baru.

Langkah agresif Musk dalam kebijakan pemangkasan ini menuai kritik. Para pengamat menilai pendekatannya lebih bermuatan ideologi daripada semata-mata untuk efisiensi anggaran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyamakan kebijakan ini dengan audit keuangan.

"Tim Musk hanya mengunjungi berbagai lembaga, melakukan audit, dan mencari praktik terbaik," katanya kepada Fox Business Network, dilansir Reuters.

Namun, bagi para pekerja yang terdampak, kebijakan ini terasa sebagai pukulan berat.

Nick Gioia, seorang veteran militer yang bekerja di Departemen Pertahanan selama 17 tahun sebelum bergabung dengan Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada Desember lalu, merasa dikhianati setelah kehilangan pekerjaannya.

"Saya sudah banyak berkorban untuk negara ini. Sebagai veteran, saya merasa dikhianati oleh negara sendiri," ujarnya.

Serikat pekerja yang mewakili lebih dari 100.000 pegawai federal menilai langkah ini bertujuan melemahkan regulasi yang mengawasi sektor industri dan keuangan.

Direktur eksekutif serikat pekerja National Federation of Federal Employees, Steve Lenkart, menyebut pemangkasan ini sebagai upaya mengurangi pengaruh pemerintah dalam dunia usaha dan menguntungkan para konglomerat, termasuk Musk.

Di sisi lain, beberapa pemecatan terpaksa dibatalkan. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pekerja Departemen Energi kehilangan pekerjaan, termasuk 325 pegawai di Badan Keamanan Nuklir Nasional yang mengawasi persediaan senjata nuklir.

Namun, sebagian PHK di sektor keamanan nuklir dibatalkan karena urgensi peran mereka. Meski demikian, belum jelas berapa banyak pemecatan yang benar-benar dibatalkan.

Pemerintah juga menunda PHK lebih lanjut di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS setelah mendapat perintah pengadilan pada Jumat (9/2/2025).

Serikat pekerja federal telah mengajukan gugatan untuk menghentikan pemangkasan pegawai ini.

Sementara itu, tiga hakim federal sedang mengkaji apakah tim Musk boleh mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan serta data sensitif dari lembaga kesehatan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan AS.

Seorang hakim federal di New York bahkan memperpanjang perintah penahanan sementara yang melarang tim Musk mengakses sistem Departemen Keuangan sejak Sabtu lalu.

Tag:  #trump #pangkas #birokrasi #9500 #pegawai #dipecat