Prabowo Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Dapat 60 Persen Gaji 6 Bulan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan ini mulai berlaku pada 7 Februari 2025.

Beberapa ketentuan dalam aturan sebelumnya mengalami perubahan.

Pertama, pasal 11 PP 37/2021 menetapkan iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah sebulan. PP 6/2025 mengubahnya menjadi 0,36 persen dari upah sebulan.

Kedua, pasal 21 PP 37/2021 mengatur manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling lama enam bulan.

Besarannya 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

PP 6/2025 mengubah ketentuan ini menjadi 60 persen dari upah setiap bulan untuk paling lama enam bulan.

Ketiga, aturan baru menambahkan pasal 39A. Ayat (1) pasal 39A menyebutkan, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama enam bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan."

Ayat (2) pasal 39A menegaskan pembayaran manfaat JKP tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keempat, pasal 40 PP 6/2025 mengatur bahwa hak atas manfaat JKP hilang jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan sejak pemutusan hubungan kerja, telah mendapat pekerjaan baru, atau meninggal dunia.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan.

Tag:  #prabowo #ubah #aturan #jaminan #kehilangan #pekerjaan #dapat #persen #gaji #bulan