Sri Mulyani Isyaratkan Efisiensi Anggaran Berlanjut Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan upaya efisiensi anggaran akan kembali dilakukan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun ini akan menjadi acuan dasar pelaksanaan efisiensi anggaran pada tahun depan.

Dengan demikian, diharapkan efisiensi anggaran dapat menjadi budaya baru untuk birokrasi seluruh kementerian dan lembaga (K/L) ke depannya sekaligus bertujuan untuk mempertajam misi Asta Cita.

Dok. BRI Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) BRI dan Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

"Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Meskipun APBN 2026 saat ini masih belum mulai disusun, namun dia memastikan hasil penerapan efisiensi anggaran pada APBN 2025 akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan APBN 2026.

"APBN 2026 sedang dalam pemikiran awal, tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, upaya efisiensi anggaran yang dilakukan tahun ini akan berlanjut pada tahun depan.

"Sudah jelas pesannya bahwa baseline APBN 2026 nanti itu akan berpatokan kepada APBN 2025 yang sudah diefisienkan melalui Inpres Nomor 1 2025," ujarnya setelah rapat kerja.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, sebanyak Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, efisiensi anggaran belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bansos.

Adapun 16 pos belanja yang diprioritaskan untuk dipangkas, di antaranya alat tulis kantor, sewa gedung dan kendaraan, seremonial, perjalanan dinas, seminar, rapat, hingga infrastruktur.

Tag:  #mulyani #isyaratkan #efisiensi #anggaran #berlanjut #tahun #depan