Menpar Widiyanti Dukung Evaluasi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

Hal tersebut disampaikan menanggapi salah satu kegiatan industri ekstraktif, khususnya terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Dalam pertemuannya dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025), Widiyanti mengatakan pihaknya mencermati dengan serius ekspansi tambang nikel tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, lokasi tambang nikel tersebut relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.

“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Menpar dalam siaran resmi, dikutip Kamis (5/6/2025).

Widi mendorong agar setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip prinsip pariwisata berkelanjutan.

Sehingga bisa berjalan selaras dengan pembangunan pariwisata, ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Lebih lanjut, ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan. 

Sebab, Raja Ampat adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang memegang sejumlah predit atau status selain UGGp, termasuk sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

Dok. indonesia.travel Spot snorkeling di Pulau Arborek.

Ia menyebut, Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, berkualitas, dan keberlanjutan. 

Dalam hal ini, sambung Widi, Kementerian Pariwisata juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral. 

Maka dari itu, ia menilai perlu adanya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Widi juga mengatakan Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

“Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Widi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Elisa Kambu menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat.

“Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia,” kata Elisa.

Sebagaimana yang diketahui, Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. 

Oleh karena itu, investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. 

Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras. 

Menambahkan dari laman resmi Kkprajaampat, ekosistem pesisir dan laut yang kaya di Raja Ampat menawarkan banyak jasa lingkungan yang menyediakan beragam manfaat biologis dan sosial ekonomi.

Hal ini, menadi pendapatan utama sekaligus sumber makanan bagi masyarakat lokal. Maka dari itu, konservasi laut dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan di Raja Ampat ialah prioritas utama bagi pemerintah.

Tag:  #menpar #widiyanti #dukung #evaluasi #izin #tambang #nikel #raja #ampat