Komisi III DPR Dukung Polisi Pemeras Penonton DWP Dipecat: Agar Tak Terulang 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, memberikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil Polri dalam menindak personel yang terlibat pemerasan penonton di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. 

Martin menilai, langkah Polri memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) serta demosi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas institusi.

“Kami mendukung penuh Polri dalam menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran," kata Martin saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). 

Menurutnya, sikap tegas seperti ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Martin memastikan Komisi III DPR RI akan terus memantau dan mendorong Polri untuk menjaga integritas seluruh anggotanya. 

“Harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Martin.

Selain itu, Martin juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Dia menilai, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun budaya hukum yang transparan dan akuntabel.

Martin menambahkan, langkah tegas Polri memberikan sanksi terhadap anggotanya akan memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat. 

“Kami berharap Polri terus konsisten dalam menjaga marwah institusi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp 32 miliar.

Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

“Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

“Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

Namun, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

“Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

“Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

“Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.

 

Tag:  #komisi #dukung #polisi #pemeras #penonton #dipecat #agar #terulang