Wapres MADN Dukung Usulan Presiden Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Harus Segera Dibahas

- Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Rahmat Hamka, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang mengusulkan pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD.

Rahmat Hamka berharap hal ini bisa segera dibahas secara formal oleh pihak-pihak terkait dari Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI.

“Ini harus hal yang segera kita lakukan, mencari format demokrasi Indonesia di masa depan. Demokrasi yang kita anut bukan demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin, tetapi Demokrasi Pancasila, yang mana di dalamnya satu bentuk yang merupakan musyawarah dan mufakat,” kata Rahmat Hamka, kepada wartawan Sabtu (14/12/2024).

Rahmat Hamka berpesan agar elite-elite politik dan para petinggi partai politik, untuk menurunkan ego.

Hal ini dilakukan demi membentuk jatidiri bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

“Ini bukan gagasan yang tiba-tiba, karena ini sudah lama didiskusikan, mungkin sifatnya baru terbatas. Saatnya kita sebagai bangsa mencari format demokrasi jati diri bangsa kita. Sehingga kita makin cepat lagi mengejar ketertinggalan sebagai bangsa dan negara berdemokrasi,” ujar mantan anggota DPR RI tersebut.

“Mari kita dalami dan resapi dengan hati yang bijak, ini sebagai langkah menjadi jatidiri bangsa kita ke depannya, sebagai Pancasilais sejati,” pungkas Rahmat Hamka, yang juga merupakan tokoh pemuda Adat Dayak.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.