Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan Najamuddin: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. 

Menurut ketua DPD RI ke-6 itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu.

Dia beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

"Pernyataan Pak Presiden dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung  isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (13/12/2024).

Di sisi lain, lanjutnya, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada.

Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Karena itulah, Sultan menilai diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem Partai Politik kita saat ini. 

"Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis "Green Democracy", kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung," kata dia.

"Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," tegasnya.

Tujuannya, ujar Senator asal Bengkulu itu, adalah agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden.

Selain itu, dia mengatakan gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, eks Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya akan melakukan mengevaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. 

Saa ini semua senator termasuk dirinya dan dia memastikan dan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

"Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia," lanjut sultan.

"Tapi, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokracy makin matang," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Tag:  #prabowo #sebut #pilkada #mahal #sultan #najamuddin #sistem #politik #kita #perlu #disempurnakan