Hari Ini Dipanggil di Sidang MK, akankah Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Muhadjir & Risma Hadir?

- Hari ini Jumat (5/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa Pemilu. Mereka akan dimintai keterangan terkait Pemilu 2024.

Empat menteri yang dipanggil MK adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembuktian Pemohon I Anies Baswesan-Muhaimin Iskandar, Senin (1/4/2024).

Presiden Jokowi mengatakan empat menteri kabinetnya akan hadir dalam sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat mendatang. 

Hal itu disampaikan Jokowi usai melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (3/4/2024).

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi.

Presiden mengatakan para menteri tersebut akan memberikan keterangan kepada para hakim MK sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan keterangan soal anggaran.

"Kalau bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya," katanya.

Presiden enggan mengomentari mengenai sidang sengketa Pemilu yang akan menghadirkan para pembantunya di kabinet tersebut.

Presiden tidak akan berkomentar soal sidang sengketa Pemilu di MK.

"Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," ujarnya.

Lalu apakah Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini akan hadir dalam sidang MK hari ini?

Berikut perkembangan terkini terkait pemanggilan keempat menteri Jokowi dan kesediaan mereka menghadiri sidang MK yang dijadwalkan hari ini, Jumat (5/4/2024).

Airlangga Pastikan Hadir

Airlangga Hartarto menegaskan dirinya akan hadir dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (3/4/2024).

"InsyaAllah saya hadir," kata Airlangga usai melepas mudik gratis Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Airlangga mengaku telah menerima undangan dari MK untuk memberikan keterangan terkait Pemilu tersebut.

Undangan diterima pada Selasa (3/4/2024) malam.

"Sudah diterima tadi malam," katanya.

Menurut Airlangga dalam undangan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai keterangan apa yang ingin digali dari dirinya terkait Pemilu 2024.

Undangan yang dikirimkan kepadanya bersifat umum.

"Tidak, itu hanya undangan umum saja, topiknya tidak disebutkan," ujarnya.

Airlangga juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah meminta para menteri yang dipanggil, untung hadir dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat.

"Sudah-sudah disampaikan (Presiden) untuk hadir," katanya.

Presiden kata Airlangga Hartarto, meminta kepada para menteri terkait untuk menjelaskan apa yang menjadi tupoksi pemerintah.

"Itu kan tupoksinya pemerintah, silakan menjelaskan tupoksi pemerintah," katanya. 

Dalam menghadiri sidang sengketa Pemilu 2024, para menteri kata Airlangga telah berkoordinasi.

"Tentu kalau di pemerintah kami sudah koordinasi," kata Airlangga.

Risma Belum Tahu Apa yang akan Ditanya

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan bakal memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Meski begitu, Risma belum mengetahui pertanyaan yang akan dilayangkan para hakim MK kepadanya.

"Ya datanglah, diundang kok, InsyaAllah. Aku ngomong apa ya, aku enggak tahu besok ngomong apa, ditanya apa belum tahu," ujar Risma di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Risma mengaku tidak melakukan persiapan khusus dalam menghadapi pemanggilan MK ini.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku akan menjawab segala pertanyaan dari Hakim MK.

"Enggak ada, enggak ada pokoknya ngomong kalau ditanya," ujar Risma.

Selain itu, Risma mengaku tidak ada arahan dari PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi sidang ini.

"Enggak ada, enggak ada (arahan dari PDI-Perjuangan). Enggak ada, enggak ada (arahan dari Jokowi)," ujar Risma.

Sri Mulyani Datang Jika Ada Undangan Resmi

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan akan memenuhi panggilan jika ada undangan resmi.

"Kalau diundang ya kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Muhadjir Batalkan ke Mesir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hadir dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengaku menerima undangan tersebut pada Selasa (2/4/2024) malam.

Muhadjir menyatakan siap menghadiri sidang sengketa Pilpres tersebut.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Lapangan Silang Monas Jakarta Pusat pada Rabu (3/4/2024).

"Insya Allah (siap), mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," kata Muhadjir.

Muhadjir mengaku tidak ada persiapan khusus terkait kehadirannya pada Jumat lusa.

Menurutnya, ia hanya akan memberikan keterangan seputar apa yang sudah dilakukannya selama ini.

"Enggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja," kata dia.

Ia juga mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, kata Muhadjir, juga telah mengizinkannya untuk menghadiri sidang tersebut.

"Diizinkan," kata Muhadjir.

Airlangga Dituding Melakukan Politisasi Bansos

Sebelumnya Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menuding Airlangga melakukan politisasi Bansos selama Pemilu 2024.

Mereka meminta Airlangga dan sejumlah menteri lainnya dihadirkan dalam sidang sengketa Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memutuskan untuk memanggil empat menteri Jokowi, salah satunya Airlangga untuk hadir dalam sidang sengketa Pemilu. Keempat Menteri tersebut akan dimintai keterangan terkait Pemilu 2024.

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, majelis hakim menolak permohonan Pemohon I, Anies-Muhaimin dan Pemohon II, Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan sederet menteri tersebut.

Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran pemanggilan tersebut dinilai mengandung keberpihakan. 

Namun pemanggilan sejumlah menteri dan DKPP ini dilakukan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Sebab menurutnya, para hakim merasa penting untuk mendengarkan pengakuan dari pihak-pihak tersebut. 

"Jadi 5 (pihak) yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya, kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan interpartes (antar pihak) nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah stau pihak," kata Suhartoyo. 

"Jadi semata-mata, untuk mengakomodir kepentingan para Hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para Pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan Hakim, pihak-pihak ini dipandamg penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar, di hari Jumat tanggal 5," ujarnya.

Tag:  #hari #dipanggil #sidang #akankah #mulyani #airlangga #hartarto #muhadjir #risma #hadir