VIDEO Kata Airlangga Hingga TKN Prabowo-Gibran Soal Netralitas Jokowi Dipertanyakan Anggota HAM PBB

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi sorotan dalam Sidang Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss.

Masalah netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 dipertanyakan Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye pada sidang yang digelar Selasa (12/3/2024).

Sejumlah pihak Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hingga Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hingga Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka buka suara.

Respons Airlangga 

Airlangga menilai keberpihakan presiden merupakan hal yang lumrah. 

Presiden Jokowi merupakan tokoh politik yang memiliki partai.

"Pak Jokowi kan partainya juga jelas," kata Airlangga di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Selasa, (19/3/2024).

Tidak hanya di Indonesia, sejumlah pemimpin negara lainnya juga merupakan bagian dari partai politik diantaranya yakni Perdana Menteri Singapura dari Partai Aliansi Rakyat (PAP) dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat.

TKN Sebut Komite HAM PBB Tidak Punya Bahan Pembicaraan Lagi

Komandan Tim Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Hinca Panjaitan menilai anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye tidak relevan komentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Ia menduga anggota Komite HAM PBB tersebut tak mengerti persoalan putusan MK tersebut.

Menurut Hinca, persoalan hukum maupun etika yang terkait MK tersebut sudah dinyatakan selesai.

Hinca pun mengungkit bahwasanya sudah banyak pemimpon-pemimpin negara dunia yang sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran.

Karena itu, Hinca menganggap kritik dari anggota komite HAM PBB itu sebagai masukan.

Sebaliknya, ia pun enggan untuk menanggapi serius kritikan tersebut.

"Jadi saya anggap itu masukan saja lah. Bukan sesuatu yang perlu ditanggapi serius itu."

"Mungkin di sana dia nggak punya bahan lagi terus ngomong itu gitu," ujar Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Pakar: Seharusnya Bisa Dijawab

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berharap politisi tak berpikir sempit soal Anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024.

"Saya senang ada perhatian dari dunia internasional."

"Dan saya punya harapan politisi jangan mengecilkan itu menjadi dengan nasionalisme sempit," kata Bivitri kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024) sore.

Kata Bivitri perhatian dari dunia internasional itu jangan disebut sebagai intervensi politik luar negeri.

Ia menegaskan itu bukanlah bentuk intervensi.

"Kita itu Indonesia pertama memang anggota PBB."

"Ini bukan organisasi abal-abal."

"Jadi jangan dikecilkan dengan nasionalisme sempit," sambungnya.

Menurutnya komentar dunia internasional merupakan hal yang biasa.

Ia mencontohkan misalnya soal kemenangan Kim Jong Un di Korea Utara.

"Kita juga mengomentari Korea Utara Kim jong-un yang menang 100 persen."

"Itu hal yang biasa dan pertanda apa yang dilakukan dalam negeri kita."

"Itu memang pasti jadi perhatian dunia internasional," jelasnya.

Ia juga menilai tudingan tersebut seharusnya bisa dijawab oleh perwakilan Indonesia di sidang PBB.

"Harusnya itu bisa dijawab. Kalau nggak salah waktu itu tidak dijawab," ucapnya.

Sebagai informasi, Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres.

Sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan adalah bentuk ketidaknetralan Jokowi.

"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?" lanjut Ndiaye mempertanyakan.

Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut.

Pertanyaan lain pun dilontarkan Ndiaye terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu itu.

Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh Perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat.(Tribunnews.com/ Taufik Ismail/Igman Ibrahim/ Rahmat W Nugraha) 

Tag:  #video #kata #airlangga #hingga #prabowo #gibran #soal #netralitas #jokowi #dipertanyakan #anggota