Mencari Hikmat dalam Permusyawaratan Bangsa

PEMIMPIN yang merasa dirinya bodoh adalah pemimpin yang rendah hati.

Ia akan membangun tim pemikir yang membantunya berpikir, tim kerja yang membantunya bekerja, dan ia tidak sungkan untuk menerima kritik menjadi bahan untuk meningkatkan pengetahuannya.

Sedangkan pemimpin yang merasa dirinya pintar adalah pemimpin yang tinggi hati.

Ia tidak memerlukan tim pemikir karena ia berpikir sendiri.

Ia tidak memerlukan tim kerja, karena ia tinggal memberi perintah saja. "Saya perintahkan" adalah kata ikonik dari pemimpin pintar.

Lantas, negara ini butuh pemimpin yang mana, di tengah problematika yang semakin kompleks dan membutuhkan gotong-royong yang termanajemeni dengan baik?

Pemimpin yang merasa bodoh akan menerima kritik dengan rendah hati. Kritik dijadikannya bahan untuk mengevaluasi kebijakannya.

Sedangkan pemimpin yang merasa pintar akan menganggap kritik sebagai adu kepintaran.

Karena ia tidak mau kalah pintar, maka ia menganggap jika kritik diterima artinya ia kalah pintar.

Pemimpin yang merasa bodoh, ia tidak suka dipuji, karena ia merasa tidak ada yang perlu dipuji dari dirinya.

Sedangkan pemimpin yang merasa pintar akan sangat senang jika dipuji. Pemimpin yang merasa pintar senang dengan bawahan yang selalu memujinya.

Filsuf Yunani, Socrates, pernah mengucapkan sebuah paradoks yang kemudian menjadi fondasi filsafat pengetahuan:

"Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Kalimat itu sering disalahpahami sebagai pengakuan kebodohan.

Padahal, justru di sanalah letak kebijaksanaan seorang pemimpin.

Baca juga: Kedaulatan yang Disewakan Mingguan

Kesadaran bahwa dirinya memiliki keterbatasan membuat seseorang selalu terbuka terhadap pengetahuan baru, terhadap pandangan orang lain, dan terhadap kemungkinan bahwa dirinya bisa keliru.

Pandangan serupa juga berkembang kuat dalam khazanah filsafat Islam. Abu Hamid al-Ghazali dalam Nasihat al-Muluk menggambarkan bahwa kekuasaan bukanlah kemuliaan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Karena itu, seorang pemimpin harus dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengatakan kebenaran, bukan sekadar mereka yang pandai menyenangkan hati penguasa.

Al-Ghazali bahkan mengingatkan bahwa salah satu penyakit terbesar seorang pemimpin adalah ketika ia hanya mau mendengar pujian dan menutup telinga terhadap kritik.

Lebih jauh, filsuf dan sejarawan Islam Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa suatu pemerintahan akan kuat apabila dibangun di atas 'ashabiyyah, yaitu solidaritas sosial dan kerja sama kolektif.

Kekuasaan tidak pernah berdiri di atas kecerdasan seorang individu semata, melainkan pada kemampuan pemimpin mengorganisasi energi bersama.

Ketika seorang pemimpin merasa dirinya cukup pintar untuk berjalan sendiri, saat itulah ikatan kolektif mulai melemah dan benih-benih kemunduran mulai tumbuh.

Tradisi politik Islam bahkan memberikan teladan yang sangat menarik melalui pidato pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah diangkat menjadi khalifah.

Ia berkata, "Aku telah dipilih memimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku."

Kalimat ini menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak lahir dari klaim bahwa dirinya paling pintar, melainkan dari kerendahan hati untuk menerima koreksi.

Dalam perspektif itu, pemimpin yang merasa dirinya "bodoh" sesungguhnya bukanlah pemimpin yang miskin pengetahuan, melainkan pemimpin yang sadar bahwa ilmu manusia selalu terbatas.

Ia membuka ruang musyawarah, menghargai nasihat, dan menganggap kritik sebagai bagian dari ikhtiar mencari kebenaran.

Sebaliknya, pemimpin yang merasa dirinya selalu benar berisiko jatuh pada apa yang oleh para ulama disebut sebagai ujub, yakni kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri, yang perlahan menutup pintu hikmah dan kebijaksanaan.

Sebaliknya, sejarah menunjukkan bahwa banyak petaka lahir bukan karena pemimpinnya tidak cerdas, melainkan karena ia terlalu yakin bahwa dirinya selalu benar.

Hannah Arendt, filsuf politik abad ke-20, mengingatkan, bahaya terbesar dalam kekuasaan adalah ketika seseorang berhenti berpikir secara kritis terhadap tindakannya sendiri.

Kekuasaan yang tidak mau dikoreksi perlahan berubah menjadi ruang gema, tempat seorang pemimpin hanya mendengar suaranya sendiri yang dipantulkan oleh para penjilat di sekelilingnya.

Dalam tradisi Timur, Lao Tzu dalam Tao Te Ching menggambarkan pemimpin terbaik sebagai sosok yang hampir tidak disadari keberadaannya.

Ia tidak sibuk menunjukkan bahwa dirinya paling hebat, melainkan menciptakan keadaan di mana rakyat dan bawahannya dapat berkata, "Kami berhasil melakukannya sendiri." Kepemimpinan sejati bukanlah pertunjukan ego, melainkan seni memberdayakan.

Ilmu manajemen modern kemudian menyebutnya sebagai servant leadership atau kepemimpinan yang melayani.

Robert Greenleaf menjelaskan bahwa seorang pemimpin pertama-tama adalah pelayan.

Ia mendengarkan sebelum berbicara, memahami sebelum memerintah, dan mengajak sebelum memaksa.

Kekuatan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia memberi instruksi, tetapi dari seberapa besar ia mampu membangun kecerdasan kolektif.

Kompleksitas persoalan bangsa hari ini membuat tidak ada satu orang pun yang mampu memahami semuanya.

Persoalan ekonomi, geopolitik, perubahan iklim, transformasi digital, hingga ketimpangan sosial, masing-masing membutuhkan keahlian yang berbeda.

Dalam situasi seperti itu, pemimpin yang merasa dirinya paling pintar justru menjadi titik lemah sebuah organisasi atau negara. Ia menutup pintu bagi pengetahuan yang berasal dari luar dirinya.

Sebaliknya, pemimpin yang merasa dirinya "bodoh" justru menyadari bahwa kebijaksanaan adalah hasil gotong royong akal budi.

Ia mengumpulkan orang-orang terbaik, memberi mereka ruang berbeda pendapat, dan tidak merasa terancam ketika ada kritik.

Baginya, kritik bukan serangan terhadap harga diri, melainkan investasi untuk memperbaiki keputusan.

Dalam tradisi Islam terdapat sebuah kaidah moral bahwa kehancuran sering kali bermula ketika manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri (istighna').

Kekuasaan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan, tetapi juga dapat menjadi jebakan kesombongan.

Karena itu, bangsa ini mungkin tidak membutuhkan pemimpin yang mengaku paling pintar.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang, sebagaimana pesan Abu Bakar, bersedia dikoreksi ketika salah, dan sebagaimana hikmah para filsuf, menyadari bahwa tidak ada manusia yang memiliki seluruh jawaban atas persoalan zaman.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang cukup rendah hati untuk mengatakan, "Saya mungkin keliru, mari kita pikirkan bersama."

Bukankah di sanalah inti sebuah asas demokrasi dan sila ke-4 Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Tag: #mencari #hikmat #dalam #permusyawaratan #bangsa