Mungkinkah Tunas Bangsa Bisa Bangkit?

HARI ini, 20 Mei 2026. Seratus delapan belas tahun yang lalu, para pelajar STOVIA menyalakan api kesadaran baru tentang bangsa.

Mereka datang dari berbagai daerah, berbicara dalam latar budaya berbeda, tetapi dipertemukan oleh satu kegelisahan yang sama tentang masa depan Tanah Air yang terlalu lama hidup dalam ketergantungan dan ketertinggalan. Dari ruang-ruang sederhana itulah lahir benih kebangkitan nasional Indonesia.

Mereka memahami satu hal penting. Bangsa yang ingin berdiri tegak harus mampu membangun kekuatannya sendiri.

Karena itu, ketika pemerintah hari ini mengangkat tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, publik tentu berharap tema tersebut tidak berhenti sebagai slogan seremonial yang indah didengar di podium-podium perayaan.

Sebab pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar dan lebih penting untuk dijawab adalah: Mungkinkah tunas bangsa benar-benar bisa bangkit apabila fondasi yang menopang pertumbuhannya masih rapuh dan bergantung pada pihak luar?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika negara sedang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam skala yang sangat besar.

Program ini dirancang untuk menyentuh puluhan juta anak Indonesia sebagai investasi menuju generasi emas 2045.

Baca juga: Jakarta Tertahan di Simpang Sejarah

Secara moral, niat tersebut tentu patut diapresiasi. Tidak ada bangsa besar yang dapat lahir dari anak-anak yang lapar, kekurangan gizi, dan tumbuh tanpa perhatian negara.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa masa depan tidak dibangun hanya dengan niat baik. Masa depan dibangun oleh sistem yang kuat, tata kelola sehat, dan keberanian untuk mandiri.

Di titik inilah ironi mulai muncul.

Tumbuh dengan Gizi, tapi Bergantung pada Impor

Program MBG lahir dengan semangat membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap makanan bergizi agar angka stunting dapat ditekan dan kualitas generasi muda meningkat.

Hasil awal memang menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen setelah satu tahun program berjalan.

Namun di balik capaian tersebut, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih serius.

Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor. Lebih dari separuh kebutuhan daging sapi juga bertumpu pada pasokan luar negeri.

Bahkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada April 2026, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa memaparkan bahwa ketergantungan impor pangan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Susu, kedelai, gandum, hingga bawang putih sebagian besar masih bergantung pada pasar global.

Artinya, program yang dirancang untuk membangun generasi masa depan Indonesia justru berdiri di atas rantai pasok yang tidak sepenuhnya dikuasai bangsa sendiri.

Di sinilah pertanyaan besar itu menemukan relevansinya. Bagaimana mungkin tunas bangsa dapat benar-benar bangkit apabila kebutuhan pangan dasarnya masih rentan terhadap gejolak global?

Ketika konflik geopolitik terjadi, harga pangan dunia melonjak, atau negara pengekspor membatasi distribusi komoditasnya, maka stabilitas program ini dapat langsung terganggu.

Ketahanan generasi muda Indonesia akhirnya ikut dipertaruhkan oleh situasi di luar kendali nasional.

Kondisi seperti itu tidak mencerminkan kedaulatan pangan. Ia lebih menyerupai ketergantungan yang dibungkus dengan retorika nasionalisme.

Baca juga: Paradoks Gaya Hidup Gen Z di Tengah Krisis Hunian dan Ketidakpastian Global

Negara telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk MBG. Dari Rp 71 triliun pada 2025, anggaran program ini melonjak drastis menjadi ratusan triliun rupiah pada 2026.

Angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan MBG sebagai program prioritas nasional.

Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan.

Data CISDI menunjukkan hanya sekitar 17 persen menu MBG yang benar-benar memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi.

Penelitian FISIP UI pada sejumlah sekolah dasar di Jakarta juga menemukan persoalan distribusi yang belum tertata dengan baik.

Ada makanan yang datang terlalu pagi sebelum aktivitas sekolah dimulai, ada pula yang terlambat hingga mengganggu proses belajar.

Yang paling memprihatinkan adalah munculnya ribuan kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Data terakhir hingga April 2026, sebanyak 33.626 pelajar jadi korban keracunan MBG sejak 2025.

Dari makanan basi hingga lauk yang belum matang sempurna, berbagai kejadian itu menunjukkan bahwa kualitas pengawasan masih jauh dari ideal.

Pada saat yang sama, publik juga mempertanyakan sejumlah pos pengadaan yang nilainya fantastis dan belum sepenuhnya dipahami urgensinya.

Semua ini menimbulkan satu kesan bahwa program besar tersebut masih berjalan lebih cepat dibanding kesiapan sistem pendukungnya.

Padahal, membangun generasi bangsa tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang tergesa-gesa.

Tunas bangsa hanya bisa bangkit apabila negara menghadirkan rasa aman, kualitas gizi yang konsisten, dan tata kelola yang terpercaya. Anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi objek eksperimen dari kebijakan publik yang belum matang secara kelembagaan.

Kebangkitan Ekonomi yang Meminggirkan Rakyat

Ada satu aspek penting yang sering luput dari pembahasan mengenai MBG, yaitu peluangnya sebagai instrumen kebangkitan ekonomi rakyat.

Program sebesar ini sesungguhnya dapat menjadi pasar raksasa bagi petani, peternak, nelayan, koperasi desa, dan UMKM lokal.

Jika dikelola dengan benar, MBG bisa menjadi penggerak ekonomi desa terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Baca juga: Harga Mahal Menjaga Rupiah

Pasokan telur, ikan, sayuran, beras, dan bahan pangan lokal dapat diserap langsung dari masyarakat kecil secara berkelanjutan.

Petunjuk teknis MBG 2026 sebenarnya sudah mengarah ke sana. SPPG diminta mengutamakan pemasok lokal selama memenuhi standar kualitas dasar. Koperasi desa dan BUMDes juga didorong menjadi bagian dari rantai pasok.

Namun, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan semangat tersebut.

Dominasi perusahaan katering besar dengan kekuatan modal dan logistik yang kuat berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, solusi terhadap kekurangan susu dan daging nasional masih lebih banyak diarahkan pada investasi asing daripada penguatan peternak lokal.

Padahal, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan program makan sekolah justru bertumpu pada ekonomi rakyat.

Brasil mewajibkan sebagian pengadaan pangan berasal dari petani keluarga kecil. India menjadikan program makan sekolah sebagai alat pengurangan kemiskinan pedesaan.

Keduanya berhasil karena negara hadir membangun ekosistem lokal, bukan sekadar membagikan makanan.

Indonesia memiliki jutaan petani dan pelaku UMKM yang selama ini hidup dalam ketidakpastian pasar.

Jika mereka kembali tersingkir dari rantai pasok program sebesar MBG, maka yang tumbuh bukanlah kemandirian nasional, melainkan konsolidasi ekonomi pada kelompok tertentu.

Kebangkitan Tidak Bisa Dibangun dari Ketergantungan

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya dipahami sebagai peringatan historis, tetapi juga sebagai momen refleksi kebangsaan.

Apakah arah pembangunan Indonesia hari ini benar-benar sedang menyiapkan generasi yang mandiri dan berdaulat, atau justru memperbesar ketergantungan baru dalam wajah yang lebih modern?

Karena itu, kritik terhadap MBG sesungguhnya lahir dari harapan agar program ini tidak gagal. Program sebesar ini terlalu penting untuk sekadar menjadi proyek populis jangka pendek.

Jika tunas bangsa ingin benar-benar bangkit, maka ada beberapa hal mendasar yang harus dibenahi.

Pertama, negara harus berani memprioritaskan pangan lokal dan kearifan gizi Nusantara. Tempe, ikan, telur, jagung, umbi-umbian, dan berbagai sumber protein lokal harus ditempatkan sebagai tulang punggung program gizi nasional.

Indonesia tidak boleh terus menerus terjebak pada paradigma pangan yang bergantung pada impor.

Baca juga: Gaji Naik, Dompet Tetap Tipis

Kedua, pengawasan dan transparansi harus ditegakkan secara serius. Setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.

Ketiga, MBG harus menjadi instrumen kebangkitan ekonomi rakyat. Negara perlu memastikan bahwa petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM benar-benar menjadi bagian utama dari rantai pasok program ini, bukan hanya pelengkap dalam dokumen kebijakan.

Sebab pada akhirnya, kebangkitan nasional tidak pernah lahir dari pidato yang megah atau slogan yang indah. Kebangkitan tumbuh dari keberanian membangun kemandirian secara nyata.

Mungkin inilah pertanyaan paling penting di Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Mungkinkah tunas bangsa bisa bangkit apabila makanan yang menopang pertumbuhannya masih bergantung pada impor, tata kelolanya masih bocor, dan ekonomi rakyat belum benar-benar dilibatkan?

Jawabannya bergantung pada keberanian negara untuk tidak sekadar memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun sistem yang membuat mereka dapat tumbuh di atas kekuatan bangsanya sendiri.

Sebab bangsa yang benar-benar bangkit bukan hanya bangsa yang mampu mencetak generasi sehat, melainkan bangsa yang mampu melahirkan generasi yang tumbuh dari keringat rakyatnya sendiri, dari tanahnya sendiri, dan dari kedaulatannya sendiri.

Tag:  #mungkinkah #tunas #bangsa #bisa #bangkit