Dukung Sistem Pajak yang Transparan dan Efektif, Jasa Raharja Berkolaborasi dengan Pemprov Sumut

Demi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, mengadakan kunjungan kerja dengan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (25/10/2024).

Pada agenda yang sama, Gubernur Sumut mengadakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.

Acara ini dihadiri oleh para bupati, walikota, dan Kepala UPT Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi PKB.

Turut hadir pula dalam agenda itu, yakni Staf Ahli Gubernur, Effendy Pohan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut, Achmad Fadly. Harwan menyampaikan bahwa sinergi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya optimalisasi pajak.

"Kami di Jasa Raharja berkomitmen untuk mendukung Pemprov Sumut dalam menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan efektif. Upaya kolaboratif seperti ini akan memperkuat sistem pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan PAD yang sangat diperlukan untuk pembangunan," ujarnya.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat semakin optimal, khususnya dari sektor PKB.

"Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," tambah Harwan.

PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyambut positif kerja sama antara Jasa Raharja dan Pemprov Sumut. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mendorong pemungutan pajak yang lebih efisien dan terpadu.

Dengan adanya sinergi ini, Sumatera Utara diharapkan semakin siap untuk meningkatkan pendapatan dari PKB sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

"Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak langsung pada kesejahteraan daerah. Dengan adanya sinergi ini, saya yakin pemungutan pajak dapat lebih terkelola dengan baik dan berdampak positif terhadap pembangunan," ungkap Agus. (*)

Tag:  #dukung #sistem #pajak #yang #transparan #efektif #jasa #raharja #berkolaborasi #dengan #pemprov #sumut