Timwas Haji Terbang ke Arab Saudi Mulai Besok
- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 akan berangkat secara bertahap mulai Sabtu (16/5/2026) besok.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan pada gelombang pertama ini, dirinya dan sejumlah anggota Timwas akan langsung menuju Madinah untuk melakukan pengawasan awal terhadap layanan jemaah.
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan," kata Abdul dalam keterangannya, dikutip Kompas.com pada Jumat (15/5/2026).
Baca juga: DPR Sudah Bentuk Timwas Haji 2026, Anggotanya Lintas Komisi
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 berjumlah 96 orang, terdiri dari 55 anggota DPR RI dan 41 tim pendukung.
Abdul mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari pemondokan, katering, fasilitas di Armuzna, hingga dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia.
DPR menegaskan bahwa pengawasan haji tahun ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus memastikan seluruh hak jemaah benar-benar terpenuhi sesuai keputusan Panja dan rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.
Baca juga: Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi
Akan cek kamar hotel overkapasitas
Dalam pengawasan awal, Timwas Haji DPR mengaku menerima sejumlah laporan serius terkait kondisi hotel jemaah di Madinah, salah satunya dugaan kamar hotel yang diisi jauh melebihi kapasitas.
Abdul Wachid mengaku mendapat laporan adanya kamar jemaah yang seharusnya hanya diisi empat orang, tetapi ditempati hingga delapan bahkan dua belas jemaah dalam satu kamar.
"Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan," tegasnya.
Baca juga: Timwas Haji DPR: Jangan Ada Keterlambatan Pemulangan Jemaah ke RI
Selain itu, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa kesesuaian jarak hotel dengan standar yang telah disepakati sebelumnya. DPR menemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer.
"Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan," ucapnya.
DPR juga akan mengawasi layanan konsumsi yang diterima jemaah Indonesia. Kemudian DPR juga akan mengawasi syarikah yang dinilai belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.
Timwas mengaku menerima laporan bahwa progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut persentasenya sudah mencapai 75 persen.
"Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap," tegas Abdul.
Timwas DPR RI juga akan mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar benar-benar dilakukan sesuai ketentuan syariat dan transparan.
"Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak," tegas Abdul Wachid.