Risiko Jadi Laki-laki!

“Setiap penumpang, tanpa kategori sosial, berhak atas tingkat perlindungan yang sama!”

Prinsip ini seharusnya menjadi fondasi tak tergoyahkan dalam keselamatan transportasi publik. Sederhana, memang, tetapi dapat menentukan arah kebijakan.

Negara wajib mengurangi risiko bagi semua orang, bukan hanya mengatur siapa yang lebih dilindungi dan siapa yang lebih terekspos.

Usulan memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta, yang disampaikan oleh Menteri PPPA, Arifah Fauzi, muncul dari keprihatinan yang sah.

Kecelakaan kereta di Bekasi membuka mata bahwa posisi gerbong berpengaruh terhadap tingkat risiko.

Secara teknis, gerbong tengah memang relatif lebih aman dibandingkan bagian depan atau belakang. Dari sudut pandang ini, gagasan tersebut tampak rasional.

Namun, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari rasionalitas teknis, melainkan juga dari prinsip keadilan yang mendasarinya, bukan?

Baca juga: Bukan di Tengah yang Aman, tapi Mengapa Bisa Celaka?

Di sinilah persoalan mulai mengemuka.

Ketika gerbong perempuan diusulkan untuk dipindahkan ke tengah, keselamatan tidak lagi dipahami sebagai perlindungan universal, melainkan sebagai perlindungan yang dialokasikan berdasarkan kategori sosial—dalam hal ini, gender.

Perubahan ini mungkin tampak kecil, tetapi implikasinya besar.

Kita bergeser dari paradigma pengurangan risiko secara menyeluruh ke paradigma pendistribusian risiko antar kelompok.

Risiko kecelakaan tidak benar-benar dihilangkan. Ia hanya dipindahkan.

Perempuan ditempatkan di zona yang lebih aman, sementara laki-laki secara implisit mengisi zona dengan tingkat bahaya lebih tinggi.

Dalam praktiknya, ini menciptakan segmentasi keselamatan yang sebelumnya tidak ada.

Pendekatan semacam ini sepertinya berpotensi mengaburkan prinsip keadilan dalam keselamatan publik.

Jika perlindungan bisa dibedakan berdasarkan gender, batasnya menjadi kabur.

Apakah ke depan perlindungan juga akan dibedakan berdasarkan usia, kelas sosial, atau kategori lain?

Ketika keselamatan berubah menjadi sesuatu yang dapat “dibagi”, maka ia tidak lagi menjadi hak universal, melainkan sumber daya yang dinegosiasikan.

Lebih jauh, kebijakan berbasis segmentasi ini berisiko menurunkan tekanan terhadap perbaikan sistemik.

Dalam kerangka keselamatan modern, fokus utama seharusnya adalah memperkuat infrastruktur, seperti meningkatkan teknologi sinyal, memperbaiki sistem kendali, dan memastikan standar operasional yang ketat.

Baca juga: Ketika Kritik Tersenyum di Ruang Kekuasaan

Dengan kata lain, solusi seharusnya mengarah pada mengurangi risiko bagi semua.

Bukan mengatur ulang posisi penumpang agar sebagian menjadi lebih aman daripada yang lain.

Ada pula bahaya ilusi keamanan. Memang benar, penumpang di gerbong tengah mungkin lebih terlindungi dalam skenario tertentu.

Namun, jika sistem secara keseluruhan tidak diperbaiki, tingkat keselamatan total tidak meningkat secara signifikan.

Yang terjadi hanyalah pergeseran persepsi: sebagian merasa lebih aman, sementara yang lain menanggung risiko lebih besar—tanpa disadari atau diakui.

Tentu, tidak bisa diabaikan bahwa kebijakan Menteri PPPA ini lahir dari niat melindungi kelompok yang selama ini menghadapi kerentanan, termasuk dalam konteks pelecehan di ruang publik.

Namun, justru karena itulah, solusi yang ditawarkan seharusnya tidak menciptakan ketimpangan baru dalam dimensi lain.

Perlindungan yang adil tidak boleh bergantung pada pengorbanan diam-diam dari kelompok lain!

Pada akhirnya, keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh dinegosiasikan.

Ia harus bersifat inklusif, menyeluruh, dan bebas dari segmentasi sosial, bukan?  

Setiap kebijakan yang menyentuh aspek ini perlu diuji bukan hanya dari segi efektivitas, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan universal!

Jika kita menerima bahwa keselamatan bisa dibedakan berdasarkan siapa yang kita anggap lebih layak dilindungi, sepertinya kita sedang bergerak menjauh dari prinsip dasar tersebut.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya desain gerbong, melainkan arah kebijakan publik itu sendiri!

Tag:  #risiko #jadi #laki #laki